DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Minggu (7/6) malam.

Dalam kesempatan itu, Koster menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam menjalankan pembangunan daerah. Pengalaman saat terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Badan Anggaran DPR RI menjadi bekal yang diterapkannya dalam memimpin Pemerintah Provinsi Bali.

Baca juga :  Kantor Staf Presiden Sambangi Pemprov Bali Verifikasi Berbagai Isu

Ia mengaku selalu menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja sesuai aturan, berdasarkan data dan fakta, serta menjadikan arahan BPK sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sejauh ini, kualitas pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sebanyak 12 kali,” ujar Koster.

Baca juga :  Pemprov Bali Serahkan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur Jawa Barat 

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan tata kelola keuangan yang semakin baik dan berkelanjutan.

Baca juga :  Sejumlah Event Tandai Kesiapan Bali Memasuki Tatanan Hidup Era Baru

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tertib administrasi dan memastikan setiap kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan Bali ke depan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPK RI, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Pulau Dewata.