DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin transparan dan akuntabel.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tersebut setelah menerima berbagai informasi, melakukan evaluasi, serta mencermati berbagai masukan yang masuk dari banyak sumber.

“Saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Saya yakin ini untuk perbaikan ke depan sehingga BGN semakin transparan dan akuntabel,” ujar Dudung, Rabu (3/6/2026).

Dudung menegaskan Presiden tidak menginginkan adanya penyimpangan dalam program strategis nasional tersebut. Sebab, program MBG menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak boleh ada korupsi, penyimpangan, atau kepentingan kelompok tertentu. Semua harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Penggeledahan BGN oleh Kejagung

Pernyataan Dudung disampaikan di tengah penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung.

Saat ditanya apakah temuan praktik jual beli titik dapur yang pernah diungkapnya menjadi salah satu alasan Presiden mengevaluasi pimpinan BGN, Dudung tidak menampik kemungkinan tersebut.

“Ya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi bukan semata-mata dari temuan saya di lapangan. Presiden tentu menerima informasi dari banyak sumber,” katanya.

Mantan Panglima Kostrad itu mengaku pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan menemukan sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program. Meski demikian, ia menegaskan banyak hal positif yang juga telah dilakukan oleh BGN selama ini.

Menurutnya, Presiden menginginkan program MBG berjalan secara sempurna tanpa celah penyimpangan sekecil apa pun.

“Yang baik juga banyak. Tetapi Presiden ingin semuanya berjalan sempurna dan tidak ada penyimpangan sedikit pun dari program beliau,” ujarnya.

Soroti Tata Kelola Program

Dudung menilai persoalan utama yang perlu dibenahi bukan hanya soal dugaan praktik jual beli titik dapur, melainkan juga aspek manajemen program secara keseluruhan.

Ia mengingatkan bahwa tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak.

Karena itu, tata kelola harus diperkuat agar tidak muncul ruang bagi penyimpangan yang berpotensi menurunkan kualitas program.

“Saya lebih banyak melihat bagaimana manajemennya yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu sehingga kualitas program menurun,” katanya.

Dudung memastikan KSP akan terus mengawal implementasi program MBG di lapangan.

“Saya akan terus cek ke lapangan. Kalau ada yang saya temukan, saya sampaikan. Saya tidak punya beban untuk menyampaikan apa adanya,” tegasnya.

KSP Dapat Dukungan Komisi XIII

Dalam kesempatan yang sama, Dudung mengungkapkan Komisi XIII DPR memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan KSP, termasuk program “KSP Mendekat” yang bertujuan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Menurutnya, keberadaan KSP berfungsi sebagai jembatan penyelesaian berbagai persoalan sebelum sampai ke meja Presiden.

“Kalau semua persoalan masuk ke Presiden, tentu akan sangat berat. Karena itu KSP hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang bisa ditangani di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Dudung juga mengungkapkan keterbatasan anggaran yang dimiliki KSP. Di luar komponen gaji pegawai, anggaran operasional lembaga tersebut hanya sekitar Rp8 miliar per tahun.

Padahal, KSP kerap harus melakukan investigasi, pengecekan lapangan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Karena itu, pihaknya mengusulkan penguatan dukungan anggaran guna menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi.

“Alhamdulillah usulan tersebut mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR,” pungkasnya.