DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali nampak memasuki masa senjakala. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dimulai saat Pandemi Covid-19, tren penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swadaya masyarakat tersebut mengalami penurunan.

Menurunnya jumlah mahasiswa tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sebagian besar PTS masih mengandalkan mahasiswa sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai kegiatan akademik dan pengembangan sarana.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Provinsi Bali Prof I Made Suarta mengatakan salah satu penyebab seretnya penerimaan mahasiswa di PTA adalah besarnya kuota rekrutmen yang di buka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya di PTN dengan status badan hukum atau PTNBH.

“Dengan otonomi yang dimiliki, PTNBH dapat menerima mahasiswa dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, pasar mahasiswa yang sebelumnya menjadi potensi bagi PTS semakin berkurang,” ungkapnya saat ditemui di Universitas PGRI Mahadewa, Senin (01/06/2026).

Baca juga :  PTS di Bali Hadapi Penyusutan Mahasiswa

Di samping besarnya kuota penerimaan di PTN, kehadiran Universitas Terbuka (UT) yang menawarkan skema daring juga turut menjadi faktor yang membuat seretnya penerimaan mahasiswa di PTS.

Menurut Suarta fleksibilitas yang ditawarkan UT melalui pembelajaran jarak jauh menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa, terutama mereka yang ingin bekerja sambil kuliah atau memiliki keterbatasan waktu dan biaya.

Meski mengalami penurunan mahasiswa yang impikasinya berdampak pada operasional kampus, Suarta yang juga merupakan Rektor Universitas PGRI Mahadewa mengajak semua PTS tidak boleh larut dengan keadaan.

Di tengah kondisi terdesak tersebut, berbagai langkah inovatif justru harus dihadirkan kampus untuk memastikan penurunan mahasiswa tidak menggangu mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Suarta menceritakan, salah satu langkah yang ditempuh Universitas PGRI Mahadewa yang dia pimpim adalah melakukan penyesuaian beban mengajar dosen. Jika sebelumnya seorang dosen hanya mengampu 4 SKS, kini beban mengajarnya dapat ditingkatkan menjadi 6 hingga 12 SKS sesuai kebutuhan.

Baca juga :  PTS di Bali Hadapi Penyusutan Mahasiswa

Menurut Suarta, dengan skema tersebut, pemutusan hubungan kerja dapat dihindari dan dosen tetap memiliki beban kerja yang memadai sehingga pendapatannya tidak terdampak signifikan.

“Kami tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan dosen. Dengan penyesuaian beban mengajar, penghasilan mereka tetap bisa terjaga,” kata Suarta.

Selain melakukan efisiensi internal, Universitas PGRI Mahadewa juga berupaya mengembangkan sumber pendapatan baru dengan mengoptimalkan fasilitas yang belum produktif menjadi asrama mahasiswa.

“Sekarang sedang proses ada sekitar 30 kamar asraman, yang masing-masing satu kamar terdiri dari dua orang,” terangnya.

Di samping itu, Kampus juga mengembangkan koperasi serta menjajaki pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja.

Baca juga :  PTS di Bali Hadapi Penyusutan Mahasiswa

Meski demikian, Suarta menilai perhatian pemerintah terhadap PTS harus ditingkatkan terutama dalam akses terhadap bantuan penelitian dan program pengembangan akademik.

Menurut dia, penelitian yang berkualitas memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu kampus dan kompetensi dosen.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperbesar porsi dukungan bagi PTS, baik melalui hibah penelitian maupun program pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap bantuan penelitian dan pengembangan tidak hanya terkonsentrasi di PTN. PTS juga membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing,” katanya.

Ia berharap semakin banyak proposal penelitian dari dosen PTS yang memperoleh pendanaan. Selain meningkatkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dukungan tersebut juga dapat membantu menjaga kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Reporter: Agus Pebriana