DIKSIMERDEKA.COM MAKKAH — Masalah haji di Makkah kembali menjadi sorotan menjelang puncak ibadah haji 2026. Tim Pengawas Haji DPR RI menemukan keterlambatan bus jemputan hingga distribusi makanan jemaah yang bermasalah saat melakukan inspeksi di Maktab 602, Makkah, Senin (25/5/2026).

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Nasir Djamil, menemukan langsung berbagai kendala itu saat melakukan pemantauan di Maktab 602, Makkah.

Dalam pengawasan yang dilakukan menjelang fase paling krusial ibadah haji itu, Timwas DPR mencatat buruknya kepastian jadwal armada bus hingga distribusi makanan siap saji (ready to eat) yang semrawut. Ada jemaah yang harus menunggu lama, bahkan ada yang sama sekali belum menerima konsumsi.

Situasi ini dinilai menunjukkan lemahnya kesiapan teknis pemerintah dalam mengelola layanan dasar bagi jemaah.

“Ternyata kita menemukan masalah yang masalah ini juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Soal keterlambatan bus yang menjemput jemaah haji, kemudian juga ada persoalan makanan yang terlambat diberikan, bahkan juga tidak diberikan sama sekali,” kata Nasir Djamil.

Kritik itu menohok. Sebab, pemerintah setiap tahun selalu mengklaim melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan haji. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan pola masalah yang terus berulang tanpa solusi nyata.

Menurut Nasir, akar persoalan terletak pada minimnya kesiapan dan mitigasi pemerintah, khususnya kementerian yang bertanggung jawab terhadap operasional haji. Akibatnya, jemaah yang seharusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf malah dipaksa menghadapi kelelahan fisik dan ketidakpastian layanan.

Padahal, pengalaman Indonesia mengelola ratusan ribu jemaah haji bukan baru kemarin sore. Dengan jam terbang panjang itu, publik wajar bertanya: mengapa urusan transportasi dan konsumsi masih terus kacau?

Puncak ibadah haji membuat jemaah membutuhkan kepastian layanan yang cepat dan terukur. Keterlambatan bus maupun distribusi konsumsi dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, terutama lansia dan kelompok risiko tinggi yang membutuhkan pelayanan stabil selama berada di Tanah Suci.

Karena itu, masalah haji di Makkah dinilai tidak boleh lagi dianggap persoalan rutin tahunan. Pemerintah diminta menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya sebagai dasar mitigasi agar pelayanan terhadap jemaah Indonesia tidak terus berulang dalam pola masalah yang sama.

Tim Pengawas Haji DPR RI pun mendesak agar pembenahan teknis dilakukan cepat dan menyeluruh sebelum puncak haji benar-benar dimulai. DPR mengingatkan, kompleksitas penyelenggaraan haji memang besar, tetapi bukan alasan untuk membiarkan kesalahan lama terus terulang.

“Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mengurus ratusan ribu jemaah haji yang dari berbagai macam provinsi, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tapi paling tidak, pengalaman bertahun-tahun kita mengelola haji ini kan akan bisa membuat kita melakukan semacam mitigasi, mengurangi risiko terkait dengan potensi-potensi masalah yang akan dihadapi oleh jemaah haji,” pungkasnya. (eki/rdn)