DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan tersangka korporasi lewat pemeriksaan saksi-saksi.

Pada Senin (25/5/2026), tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Wawan Sunarjo selaku Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (SDA dan KND).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Wawan dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam penggunaan jetty atau dermaga dan hauling.

“Hari ini Senin (25/5), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK gratifikasi di Kutai Kartanegara untuk tersangka korporasi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi perihal PNBP penggunaan jetty atau dermaga dan hauling,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK mengungkap ada tiga korporasi yang diduga turut menerima gratifikasi bersama mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Tiga korporasi itu yakni, PT Sinar Kumala Naga (PT SKN); PT Alamjaya Bara Pratama (PT ABP); dan PT Bara Kumala Sakti (PT BKS).

Ketiga korporasi tersebut diduga menerima gratifikasi bersama Rita Widaysari terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara (Kukar). KPK kemudian menetepkan ketiga korporasi tersebut sebagai tersangka penerimaan grarifikasi.

Baca juga :  KPK Tetapkan Tiga Pejabat Baru Kemenaker sebagai Tersangka Baru Pemerasan Sertifikasi K3

“KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS. Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Kamis (19/2/2026).

KPK juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam proses penyidikan tiga korporasi tersebut. Ada tiga saksi yang diperiksa pada Rabu (18/2/2026) di Gedung KPK Merah Putih.

Ketiga saksi tersebut yakni, Direktur Utama PT SKN, Johansyah Anton Budiman (JHN); Direktur PT SKN, Rifando (RIF) dan Staf Bagian Keuangan PT ABP, Yospita Feronika BR. Ginting (YOS).

“Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW. Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP,” ungkap Budi.

Dalam perkaranya, Rita Widyasari diduga menerima uang terkait izin eksplorasi metrik ton batubara pada saat menjabat Bupati Kukar. Diduga, ada aliran uang tersebut yang mengalir ke sejumlah pihak.

KPK hingga saat ini masih menelusuri aliran uang tersebut. Salah satunya, dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga hasil dari penerimaan uang Rita Widyasari.

Baca juga :  KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT di Kota Madiun, Diduga Terkait Dana CSR

KPK saat ini sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset yang diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Rita Widyasari sendiri sebelumnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sejak Januari 2018. Keduanya diduga mencuci uang dari hasil gratifikasi proyek dan perizinan di Pemprov Kutai Kertanegara senilai Rp 436 miliar. Rita Widyasari juga diduga menerima gratifikasi 5 dolar AS per metrik ton batubara.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya Dirjen Bea dan Cukai Askolani pada Jumat (20/12/2024). Dari Askolani, tim penyidik mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya ke India, Vietnam, Korea Selatan.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin (TP) beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan itu penyidik KPK mendalami sejumlah hal. Salah satunya terkait dugaan transaksi usaha batubara di wilayah Kukar.

Tak hanya transaksi usaha batubara, penyidik KPK juga mendalami keterkaitan Tan Paulin dengan perkara dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Rita Widyasari. Diduga penerimaan gratifikasi terhadap Rita Widyasari berasal dari beberapa perusahaan pertambangan batu bara.

Baca juga :  KPK Tetapkan Bupati Pekalongan Tersangka Korupsi Pengadaan, Langsung Ditahan

Dalam kasus ini, penyidik KPK juga telah menggeledah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin di Surabaya beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara dari penggeledahan tersebut.

Penyidik juga telah menyita ratusan kendaraan terdiri dari mobil dan motor hingga uang mencapai miliaran rupiah. Upaya paksa dilakukan setelah penyidik menggeledah sembilan kantor dan 19 rumah termasuk milik pengusaha batu bara dari Kalimantan Timur, Said Amin.

Pada Kamis, 27 Juni 2024, KPK telah memeriksa Said Amin. Saat itu, Tim penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

Adapun penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU itu merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Rita menjadi tersangka. Dalam kasus suap itu, pengadilan menjatuhkan hukum 10 tahun penjara kepada Rita.

Rita saat ini menjadi penghuni Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur lantaran terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110,7 miliar dan suap hingga Rp 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.