DIKSIMERDEKA.COM SEMARANG-Jelang Hari Raya Iduladha, isu klasik soal BBM dan LPG kembali dipanaskan. Tapi kali ini, Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi coba “menenangkan suasana” dengan memastikan stok energi di Jawa Tengah aman sentosa.

Kepastian itu didapat setelah rombongan Komisi XI DPR RI turun langsung melakukan kunjungan kerja ke terminal penyimpanan (storage terminal) milik PT Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Didik menyebut, Jawa Tengah punya tujuh terminal BBM yang jadi tulang punggung distribusi energi. Tapi bukan cuma soal stok, Komisi XI juga ikut mengintip potensi “bocor-bocor subsidi” yang selama ini kerap jadi cerita lama yang tak kunjung selesai.

“Di Jawa Tengah ini ada tujuh storage, di antaranya adalah di Boyolali dan tadi kami memastikan bahwa stok untuk nanti menghadapi Iduladha itu aman,” ujar Didik kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Baca juga :  RUU ITE Harus Berikan Perlindungan Hukum di Era Teknologi Informasi

Namun di balik klaim aman, masalah klasik tetap mengintai: penyelewengan BBM dan LPG subsidi. Didik tak menutup mata kalau praktik nakal masih saja terjadi di lapangan.

“Tadi juga kita sempat bahas itu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tentang pengamanan barang-barang BBM dan gas yang bersubsidi, ini akan menjadi tepat sasaran dan tata kelolanya itu baik dan benar,” lanjutnya.

Dari sisi Pertamina, distribusi menjelang Iduladha disebut sudah disiapkan matang. Sistem jalan, stok aman, dan jalur distribusi disebut tidak ada masalah berarti. Tapi Komisi XI tetap pasang mata, karena pengalaman di lapangan sering berkata lain.

Baca juga :  Komisi IV DPR RI Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia Nol Persen

“Menurut keterangan dari kawan-kawan dari Patra Niaga tadi bahwa kesiapan dalam rangka menghadapi Iduladha itu semuanya stok dalam kategori aman dan dipastikan lagi bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk menghadapi Iduladha nanti nggak ada masalah, terutama di Jawa Tengah,” katanya.

Didik juga menyinggung soal sistem distribusi yang sudah punya “peta jalan” masing-masing. Tapi celah tetap ada, terutama kalau oknum SPBU ikut bermain mata.

“Yang menjadi persoalan itu ketika pom bensin ini bekerja sama dengan oknum sehingga ada penyelewengan terhadap bahan bakar bersubsidi,” jelasnya.

Masalahnya, kata Didik, selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi terlalu menggiurkan untuk disalahgunakan. Hal serupa juga terjadi di LPG 3 kilogram yang masih sering “salah sasaran”.

Baca juga :  Sahkan UU IE-CEPA, DPR Harapkan Peningkatan Ekspor

“Gas 3 kilo ini kan cara memberikan, cara membatasi terhadap konsumsi ini agak susah. Karena gas 3 kilo juga ditemukan kepada orang-orang yang kaya, orang yang menengah, kadang kita bisa temukan itu,” ungkap Didik.

Karena itu, ia menegaskan tata kelola subsidi energi masih perlu dibenahi serius. Bukan cuma soal stok aman, tapi juga soal siapa yang benar-benar berhak menikmati subsidi negara.

“Nah, tentu masih harus ada perbaikan-perbaikan tentang tata kelola, kemudian tepat sasaran, terus jauh dari penyelewengan. Karena ini melibatkan uang negara, uang negara yang disubsidikan kepada bahan bakar dan LPG,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.