DIKSIMERDEKA.COM – Di tengah sorotan terhadap ketimpangan pembangunan dan kemacetan yang kian kompleks, Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah konsolidatif. Ia menyatukan pemerintah kabupaten/kota dalam satu kesepakatan besar untuk mengakselerasi 22 Proyek Strategis Provinsi Bali, sebagai fondasi pemerataan dan penguatan daya saing daerah.

Kesepakatan itu ditegaskan melalui penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (13/4). Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar sepakat memperkuat kolaborasi fiskal demi mempercepat pembangunan lintas wilayah.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Momentum ini menandai konsolidasi pembangunan Bali dalam satu arah kebijakan yang terintegrasi dan tidak parsial.

Baca juga :  PDI Perjuangan Gelar Cerdas Cermat Haluan Pembangunan Bali Tingkat Mahasiswa

Skema BKK menjadi instrumen gotong royong antar daerah, khususnya dari wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah tinggi yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Sebagian pendapatan tersebut disisihkan untuk mendukung pembangunan kabupaten lain, mempertegas komitmen keadilan fiskal di Pulau Dewata.

Menurut Koster, proyek strategis ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2028–2029. Infrastruktur diposisikan sebagai tulang punggung pemerataan agar kemajuan tidak terkonsentrasi di Bali selatan semata.

Sejumlah proyek jalan menjadi prioritas karena berdampak langsung pada mobilitas dan produktivitas. Pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Sunset Road–Mahendradatta, serta underpass Tohpati diharapkan mampu mengurai simpul kemacetan di kawasan padat aktivitas ekonomi dan wisata.

Baca juga :  Gubernur Koster Ajak UNUD Makin Berperan dalam Pembangunan Bali

Perhatian besar juga diarahkan ke Bali Utara melalui pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani. Proyek ini dinilai strategis untuk membuka isolasi wilayah dan mempercepat distribusi ekonomi dari selatan ke utara, sekaligus memperkuat integrasi wilayah.

Di kawasan kepulauan, Jalan Lingkar Nusa Penida disiapkan untuk mengangkat potensi pariwisata secara lebih terstruktur. Sementara Jalan Kusamba–Padangbai serta penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih menjadi simbol konektivitas antara jalur ekonomi dan jalur spiritual Bali.

Pengembangan pelabuhan terpadu seperti Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba juga masuk dalam daftar prioritas. Proyek ini diharapkan menjadi simpul logistik dan pariwisata bahari baru, sekaligus mengurangi tekanan pembangunan yang selama ini terpusat di wilayah selatan.

Baca juga :  Hadiri Inagurasi Guru Besar Anyar di ISI, Wagub Cok Ace Ajak Kolaborasi dan Topang Pembangunan Bali

Tak hanya infrastruktur fisik, proyek strategis turut menyasar sektor budaya dan pertanian. Restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih dilakukan untuk menjaga warisan spiritual, sedangkan pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan diarahkan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dari semula 20 proyek, empat di antaranya diambil alih pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional. Namun, Pemprov Bali justru menambah enam proyek baru sehingga total menjadi 22 proyek strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan pengawasan lintas pemerintah.

Langkah ini diharapkan menjawab persoalan ketimpangan pembangunan, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah utara, timur, dan barat Bali. Lebih jauh, konsolidasi ini menegaskan kepemimpinan Gubernur Koster dalam menyatukan visi pembangunan Bali yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkeadilan.