DKSIMERDEKA.COM,SURABAYA — Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menuntut pemerataan stimulus transportasi laut selama masa angkutan Lebaran 2026. Ia menilai program tiket gratis dan diskon pelayaran masih belum dirasakan adil oleh masyarakat kepulauan, khususnya di Indonesia Timur.

“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” tegas Saadiah di Surabaya, Senin (23/2/2026).

Baca juga :  841 Kapal Siap Layani Mudik Lebaran 2026, Kapasitas 3,2 Juta Penumpang

Ia mendesak pemerintah memperluas kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur agar asas keadilan benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang bergantung pada jalur perintis.

Jangan Jawasentris
Menurut Saadiah, konektivitas laut adalah urat nadi warga kepulauan. Karena itu, distribusi bantuan transportasi tidak boleh terpusat di Pulau Jawa. Ia meminta Kementerian Perhubungan dan PT PELNI mengevaluasi ulang alokasi kuota agar lebih proporsional.

Baca juga :  WALHI Serang MoU Freeport: Negara Dituding Legalkan Krisis Ekologi Papua

Selain kuota, ia juga menyoroti kualitas layanan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebagai pintu gerbang utama menuju Indonesia Timur. Dengan proyeksi arus penumpang mencapai puluhan ribu orang, fasilitas terminal dan layanan kapal harus menjadi prioritas.

“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan melebihi batas,” ujarnya.

Data Operasional: 50 Ribu Tiket Gratis
PT PELNI tercatat menyediakan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi dan diskon 30 persen untuk 25 kapal PSO pada periode 11 Maret–5 April 2026.

Baca juga :  Idul Fitri 2026 Berpotensi Berbeda, MUI Minta Umat Islam Tunggu Hasil Sidang Isbat

Komisi V mencatat rute terpadat dari Jawa Timur adalah:

  • Balikpapan–Surabaya: 14.025 penumpang
  • Makassar–Surabaya: 11.714 penumpang

Rute-rute tersebut diperkirakan menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik.

Pesan DPR tegas: mudik laut bukan hanya soal angka kuota, tetapi soal keadilan wilayah dan kualitas layanan publik.