DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali memanggil manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (23/2/2026). Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan konservasi mangrove Bali Selatan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak Pansus TRAP ke kawasan BTID di Serangan, Denpasar, pada 2 Februari 2026 lalu.

Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), legalitas sertifikat lahan, serta kewenangan penerbitan izin di wilayah pesisir dan laut.

Pansus menyoroti adanya izin yang disebut hanya diterbitkan melalui Dinas Kelautan tanpa rekomendasi kepala daerah. Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kewenangan pengelolaan tata ruang laut hingga 100 mil berada pada pemerintah provinsi.

Baca juga :  Dewa Jack Nahkodai DPRD Bali 2024-2029

Selain itu, kawasan marina seluas sekitar 54 hektare juga menjadi sorotan. Dalam Perda RTRW Bali, kawasan tersebut diperuntukkan secara terbatas, seperti untuk perahu kecil, bukan kapal besar maupun aktivitas komersial berskala luas.

Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menegaskan Tahura Ngurah Rai merupakan kawasan konservasi seluas sekitar 1.373,5 hektare. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan tertutup sejak 1927 dan resmi berstatus taman hutan raya pada 1992–1993.

Baca juga :  Resmi Dilantik, Zulfikar Janji Kawal Aspirasi Masyarakat

Ia menilai aktivitas pembangunan fisik, pemadatan lahan, hingga dugaan keberadaan industri beton di kawasan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pansus juga mencermati informasi terkait 106 sertifikat lahan yang disebut telah terbit di dalam kawasan mangrove Tahura. DPRD Bali berencana merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami legalitas penerbitan sertifikat tersebut.

“Di kawasan konservasi tidak boleh ada sertifikat, tidak boleh ada pemadatan, dan tidak boleh ada penebangan mangrove. Ini yang kami uji satu per satu,” tegas Supartha.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan akses bagi publik, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas di kawasan BTID.

Baca juga :  Gubernur Koster Apresiasi Pandangan Fraksi DPRD soal Raperda Penyertaan Modal ke BPD Bali

“Seluruh kegiatan di republik ini tidak boleh membatasi ruang publik, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut,” ujarnya.

Selain aspek hukum dan lingkungan, DPRD Bali juga meminta kejelasan manfaat konkret yang diperoleh masyarakat Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dari kegiatan yang dijalankan BTID.

Sementara itu, Legal Officer BTID Yossy Sulistyorini menyatakan seluruh perizinan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami di BTID mematuhi peraturan yang berlaku pada saat perizinan diterbitkan. KEK Kura Kura Bali merupakan kawasan strategis nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023,” kata Yossy.

Reporter: Agus Pebriana