Tindak Lanjut Arahan Presiden, Koster Gelar Rakor Forkopimda Se-Bali

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Kamis (19/2/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional terkait penguatan tata kelola daerah strategis.

Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pembangunan Bali secara terpadu. Fokus utama meliputi pengendalian sampah, penataan pariwisata, penguatan keamanan, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan visi Bali Era Baru yang berkelanjutan.

Koster menegaskan Bali mendapat perhatian khusus dari Presiden karena statusnya sebagai destinasi wisata dunia. Ia menyebut persoalan lingkungan, terutama sampah di kawasan pantai, menjadi sorotan serius karena berdampak langsung pada citra pariwisata Bali di mata wisatawan domestik dan mancanegara.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus. Persoalan sampah, terutama di pantai, harus ditangani serius karena menyangkut citra pariwisata dunia,” tegas Koster di hadapan peserta rapat.

Ia mencontohkan kondisi Pantai Kuta di Kabupaten Badung yang kerap mengalami lonjakan sampah kiriman saat musim tertentu, khususnya Desember hingga Januari akibat arus laut. Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta mengambil langkah konkret dan berkelanjutan dalam penanganan sampah dari hulu hingga hilir.

Menurut Koster, penanganan sampah tidak hanya difokuskan di pantai, tetapi juga di daratan, sungai, dan danau. Ia menekankan pentingnya gerakan kolektif yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, desa adat, komunitas lingkungan, dan masyarakat luas.

Gerakan tersebut akan diwujudkan melalui program Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang dicanangkan serentak pada 1 Maret 2026. Program ini bertujuan menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan daya saing pariwisata Bali secara global.

Selain isu sampah, rapat juga membahas penertiban reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif. Seluruh kepala daerah diminta bertindak tegas dan terukur dalam menjaga kualitas lingkungan dan estetika wilayah.

“Kita harus bergerak bersama dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Koster.

Data makro pembangunan menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen, termasuk yang terendah secara nasional. Meski demikian, Koster menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola lingkungan dan budaya.

Melalui rapat koordinasi Forkopimda ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor. Targetnya jelas: Bali tetap menjadi destinasi wisata dunia yang bersih, tertata, aman, serta berdaya saing global secara berkelanjutan.