DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA-Rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan dalam Maritime Partnership Programme (MPP) senilai 4 miliar poundsterling atau setara sekitar Rp 80 triliun disepakati Pemerintah Indonesia dan Inggris. Program yang dipimpin perusahaan pertahanan Inggris, Babcock International itu diproyeksikan menjadi motor baru penguatan ekonomi maritim nasional. Namun, kalangan kampus mengingatkan: jangan sampai ambisi besar ini justru mempercepat overfishing.

Program ini langsung menyita perhatian. Pasalnya, pada tahap awal, sekitar 1.000 kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) bakal dibangun mulai 2026. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, proyek ini diarahkan untuk memperkuat armada nelayan dan menghidupkan kembali desa-desa pesisir.

Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM, Prof. Suadi, Ph.D., mengingatkan agar penambahan armada tidak dilakukan serampangan. Menurutnya, pengelolaan perikanan harus dimulai dari penentuan angka referensi stok ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan.

“Angka referensi ini yang menuntun berapa banyak kapal yang bisa ditambahkan untuk menangkap ikan yang tersedia di alam,” ujarnya, Kamis (12/2).

Indonesia sendiri membagi wilayah lautnya ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Status stok ikan di masing-masing WPP berbeda-beda—ada yang masih potensial, ada pula yang sudah dimanfaatkan penuh bahkan berlebih.

Baca juga :  Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, KKP Terbitkan PERMEN KP No.28/2021

Program 1.582 kapal itu, kata Suadi, semestinya diarahkan ke wilayah yang masih potensial seperti kawasan timur Indonesia dan Laut Natuna Utara. Namun, ia mengingatkan bahwa mayoritas stok ikan nasional kini sudah berada di level pemanfaatan penuh atau berlebih. Artinya, penambahan kapal wajib ekstra hati-hati.

Bukan Program Baru

Sebaran judul soal 1.000 kapal 30 GT mengingatkan publik pada program serupa di era pemerintahan sebelumnya. Pemerintah pernah menggulirkan bantuan 1.000 kapal 30 GT pada masa Presiden SBY. Namun, hasilnya tak sepenuhnya mulus.

“Sebetulnya ini bukan program baru. Program bantuan 1.000 kapal pernah diluncurkan pada masa pemerintahan SBY. Namun, banyak catatan dari program tersebut, misalnya kesesuaian kapal dengan wilayah penangkapan ikan, kemampuan nelayan mengoperasikannya, dan dukungan infrastruktur,” tuturnya.

Menurut Suadi, pembangunan kapal dalam skala jumbo memang berpotensi mengubah struktur armada perikanan nasional yang selama ini didominasi kapal kecil. Namun desain kapal dan pola pengelolaan wajib menyesuaikan kondisi ekologi laut serta karakter sosial masyarakat pesisir.

Baca juga :  Bantah Adanya Permainan Surat Laik Operasi, KKP: SLO Diterbitkan Sesuai Peraturan Yang Berlaku

“Program ini strategis untuk mendorong perubahan struktur armada perikanan nasional, tetapi harus adaptif terhadap lokasi, ekologi laut, dan kondisi sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan baru maupun meningkatkan perebutan sumber daya ikan,” tuturnya.

Jangan Hanya Kejar Target

Dalam pengelolaan perikanan modern, dikenal pendekatan Maximum Sustainable Yield (MSY) untuk menjaga stok ikan tetap lestari, Maximum Economic Yield (MEY) untuk memastikan keuntungan optimal, serta Maximum Social Yield (MScY) yang menimbang aspek kesejahteraan sosial.

“Pendekatan MSY, MEY, dan MScY perlu dilihat secara bersamaan, sehingga kebijakan perikanan tidak hanya menjaga stok ikan, tetapi juga tetap layak secara ekonomi dan sosial demi mendukung keberlanjutan kesejahteraan nelayan,” tuturnya.

Program Rp 80 triliun ini juga diklaim membawa dampak ekonomi besar. Selain transfer teknologi dan penguatan industri nasional, proyek ini diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja di Indonesia serta mengamankan sekitar 1.000 pekerjaan berkeahlian di Inggris.

Namun Suadi menekankan, pemberdayaan nelayan kecil harus menjadi prioritas.

“Perlu pemberdayaan nelayan skala kecil agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut sehingga nelayan dapat naik kelas. Social engineering dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi keharusan, termasuk keterlibatan tenaga muda lulusan pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Baca juga :  KKP Percepat Finalisasi Aturan PNBP Pasca Produksi

Belajar dari Kegagalan Lama

Skala proyek yang besar menuntut tata kelola yang presisi sejak awal. Pemerintah diminta belajar dari pengalaman sebelumnya—mengambil praktik baik dan menghindari kesalahan yang sama.

“Perikanan tangkap berkelanjutan atau tidak sangat tergantung pada besaran stok ikan di laut, dan karenanya menetapkan secara hati-hati jumlah kapal yang sesuai dengan ketersediaan stok ikan adalah langkah pertama. Kesalahan menetapkan ini pasti membuat bisnis perikanan gagal dan berisiko mempercepat kehancuran ekosistem laut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi penerima kapal bantuan, kesiapan kelembagaan usaha perikanan, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti rantai dingin dan fasilitas perawatan kapal. Tanpa itu, proyek raksasa ini dikhawatirkan hanya jadi proyek fisik tanpa dampak nyata.

Di ujung pernyataannya, Suadi memberi peringatan keras.

“Saya berharap program ini tidak menjadi ‘bancaan’, tetapi benar-benar ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan bahkan kedaulatan pangan,” pungkas Suadi.