Pemerhati Lingkungan: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Harus Didukung Edukasi dan Infrastruktur yang Merata
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Yayasan Pembangunan Bali Berkelanjutan Ketut Gede Dharma Putra menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan pendekatan yang paling efisien, murah, dan ramah lingkungan dalam menangani persoalan sampah di Bali.
Meski demikian, Dharma Putra menekankan bahwa penerapan strategi ini membutuhkan dukungan serius dalam hal edukasi dan infrastruktur.
“Sesuai dengan teori-teori, semakin dekat pengelolaan dengan sumber sampahnya, maka prosesnya akan menjadi lebih efisien, mudah, dan murah,” ujar Dharma Putra.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah bukan semata soal teknis, melainkan perubahan perilaku masyarakat yang masih menjadi pekerjaan besar. Menurutnya, kondisi sosial masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri.
“Masyarakat kita hidup dalam kondisi berbeda-beda. Ada yang tinggal di rumah luas, ada juga yang lahannya sangat terbatas, bahkan untuk parkir kendaraan pun kesulitan. Jadi pemilahan sampah menjadi kendala karena persoalan-persoalan tersebut yang beragam di kawasan pemukiman,” jelasnya.
Selain dari sisi masyarakat, Dharma Putra juga menyoroti peran penting pemerintah desa dalam sistem pengelolaan sampah ini. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan desa dalam mengelola sampah sangat bergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki.
“Desa-desa yang berada di kawasan pariwisata, punya pantai indah, hotel, dan pura besar, biasanya memiliki pendapatan yang lebih dan mampu mengelola sampah. Tapi banyak juga desa yang tidak punya potensi seperti itu. Maka pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing desa,” katanya.
Namun demikian, Dharma Putra mengingatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber tetap harus disertai dengan kesiapan fasilitas pengolahan residu. Dharma Putra mengatakan sampah residu tidak bisa dikelola sembarangan di tingkat desa atau kecamatan karena keterbatasan tata ruang dan risiko lingkungan dari penggunaan insinerator yang tidak sesuai tempat.
Untuk itu, Dharma Putra menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan fasilitas pengolahan residu bagi desa atau kecamatan yang tidak bisa mengadakan fasilitas di daerahnya sambil terus menggalakkan pemilahan sampah dari sumbernya.
Dharma Putra memprediksi jika proses pemilahan sampah dari sumbernya sudah berhasil, maka volume sampah residu yang masuk ke TPA bisa ditekan hingga 15–20 persen dari total sampah.
Dharma Putra mengatakan jika pola ini terwujud maka akan dapat mengurangi beban anggaran, termasuk tipping fee dan investasi menyiapkan mesin incinerator. Sehingga dengan politik anggaran saat ini, menurutnya masing-masing kabupaten/kota bisa menyiapkan fasilitas pemusnah sampah residu.
Editor: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan