DIKSIMERDEKA.COM, JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait tengah memperjuangkan kehadiran Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember.

Langkah strategis itu diwujudkan melalui lobi ke Kementerian P2MI di Jakarta dan pertemuan langsung dengan Menteri Abdul Kadir Karding.

Dengan adanya pos ini, pekerja migran asal Jember tak perlu lagi jauh-jauh mengurus ke Banyuwangi yang sebelumnya menjadi rujukan.

“Sehingga cinta kepada masyarakat terutama pada PMI yang konon harus bersusah payah ke Banyuwangi, nanti akan ada pos P4MI di Jember,” ungkap Kepala Disnaker Jember, Suprihandoko.

Baca juga :  Pemkab Jember Tegaskan Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Gus Fawait: Korban Harus Dilindungi, Hukum Harus Tegak

Ia menambahkan, pos ini juga akan mengubah pola pikir masyarakat dalam melihat profesi PMI sebagai karier yang menjanjikan.

“Harapan kami, pemberangkatan PMI ke luar negeri itu yang melepas langsung adalah bupati. Beliau bisa memberi arahan, sikap, dan pembekalan,” ucapnya.

Pos P4MI nantinya juga akan menyediakan informasi lengkap mengenai negara tujuan dan bidang kerja yang sedang dibutuhkan.

Baca juga :  Gus Fawait Bawa Puluhan Pelayanan di Kecamatan Tanggul Melalui Program Bunga Desaku

“Ya informasi negara mana yang sedang membutuhkan pekerja, bidang apa saja. Contohnya manufaktur, housekeeping, atau ART,” lanjut Suprihandoko.

Selain layanan informasi, kehadiran pos ini dinilai layak karena Jember termasuk daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Timur.

Ia meyakini pos P4MI akan mendorong pergerakan ekonomi dan peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jember.

Kesepakatan kedua antara Fawait dan Menteri P2MI adalah pelatihan PMI yang disesuaikan dengan standar negara tujuan.

Baca juga :  Hadapi Pemangkasan Anggaran, Bupati Fawait Pastikan Pembangunan Jember Tetap Berjalan di 2026

“Petunjuk Pak Menteri kan harus ditingkatkan kualitasnya, sehingga betul-betul menjadi lembaga pelatihan yang standar nasional,” jelas Suprihandoko.

Ia menyebut Jember sudah memiliki LPK yang melayani pelatihan tujuan Korea, Malaysia, Taiwan, hingga Arab Saudi, namun masih perlu peningkatan kualitas.

“Instruktur bersertifikat BNSP dulu hanya 6 atau 7 orang, sekarang hampir 40 orang. Ini peningkatan yang signifikan,” tutup Suprihandoko.