DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pada tahun 2025, Provinsi Bali hanya mendapatkan satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Pengambengan. Proyek ini relatif kecil dibandingkan dengan PSN di daerah lain. Kondisi ini menimbulkan berbagai tanggapan dan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perekonomian Bali.

PPN Pengambengan terletak di Kabupaten Jembrana dan berfungsi sebagai pusat aktivitas perikanan di Bali. Pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi sektor perikanan, yang merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian lokal. Namun, skala proyek yang tidak terlalu besar menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan.

Perekonomian Bali mengalami kontraksi besar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif -9,3% akibat pandemi Covid-19, menunjukkan betapa rentannya ekonomi daerah ini terhadap guncangan eksternal. Meskipun telah mengalami pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, struktur ekonomi Bali masih belum cukup terdiversifikasi.

Baca juga :  Cabai Melejit, Rakyat Menjerit

Ketergantungan pada pariwisata membuat daerah ini sangat bergantung pada infrastruktur yang menunjang konektivitas, baik antarwilayah di Bali maupun dengan daerah lain. Oleh karena itu, absennya proyek-proyek besar seperti jalan tol Mengwi-Gilimanuk dan Bandara Bali Utara dalam daftar PSN 2025 tentu menjadi kekecewaan tersendiri bagi banyak pihak yang berharap adanya pemerataan pembangunan di Bali.

Jalan tol Mengwi-Gilimanuk sejatinya dirancang untuk meningkatkan konektivitas antara Bali bagian barat dengan pusat ekonomi di Bali selatan. Dengan panjang sekitar 96,8 kilometer, proyek ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh logistik dan distribusi barang dari Pulau Jawa ke Bali, serta meningkatkan efisiensi transportasi bagi wisatawan yang datang melalui jalur darat. Tidak masuknya proyek ini dalam daftar PSN 2025 bisa berarti penundaan atau bahkan pembatalan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pengembangan ekonomi di wilayah Bali barat.

Baca juga :  Cabai Melejit, Rakyat Menjerit

Begitu pula dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang sempat diusulkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Bali selatan dan Bali utara. Dengan hampir 90% aktivitas ekonomi dan pariwisata masih terpusat di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, pembangunan infrastruktur di Bali utara sangat diperlukan agar distribusi pertumbuhan ekonomi lebih merata.

Namun, tidak adanya proyek ini dalam PSN 2025 menunjukkan bahwa prioritas pemerintah pusat masih belum mengarah pada diversifikasi ekonomi Bali melalui pengembangan wilayah lain di luar kawasan pariwisata utama.

Di sisi lain, satu-satunya PSN yang diterima Bali, yaitu pengembangan PPN Pengambengan, memang memiliki potensi untuk meningkatkan sektor perikanan yang selama ini kurang mendapat perhatian. PPN Pengambengan berperan penting dalam mendukung industri perikanan tangkap di Bali yang menghasilkan lebih dari 125 ribu ton ikan per tahun. Namun, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali masih di bawah 5%, sehingga dampaknya terhadap perekonomian regional tidak akan sebesar proyek infrastruktur besar seperti jalan tol atau bandara.

Baca juga :  Cabai Melejit, Rakyat Menjerit

Minimnya proyek strategis di Bali menimbulkan kekhawatiran tentang daya saing ekonomi daerah ini dalam jangka panjang. Beberapa kalangan menilai bahwa pemerintah pusat kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur Bali yang mendukung sektor selain pariwisata.

Namun, ada juga yang melihat ini sebagai peluang untuk menata kembali arah pembangunan agar lebih berkelanjutan dan tidak terlalu eksploitatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan pembangunan di Bali tetap berjalan meskipun tanpa banyaknya proyek strategis nasional.

Penulis: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana