DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG, BALI – Ratusan karyawan PT Angkasa Pura Support (APS) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM), Bandara Internasional Ngurah Rai Bali melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut dilakukan lantaran tidak ada pertanggungjawaban dari pihak manajemen PT APS.

“Per tanggal 19 ini kita melakukan aksi mogok kerja berdasarkan apa yang telah kita sepakati. Di awal sudah beberapa kali kita melakukan mediasi, konsolidasi dengan pihak manajemen, sampai hari ini tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan,” kata Ketua Umum SPM Bali, Made Dodik Satriawan, disela-sela aksi tersebut, Senin (19/8/24).

Baca juga :  Gubernur Koster Siapkan Program Pemasaran Produk Lokal di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Selain itu, lanjut Dodik Satriawan, aksi tersebut  dilakukan lantaran pihak manajemen PT APS Bali menerbitkan SK yang tercantum bahasa ‘project’. Hal itu dinilai mengurangi hak karyawan. 

“Kami sudah diberikan SK karyawan tetap. Itu kan ketentuan intern manajemen memberikan SK. Itu bahasa SK di belakangnya ada bahasa ‘project’ yang ada masa berlakunya,” ujarnya.

Selanjutnya, Dodik menuturkan, SK karyawan tetap yang mereka kantongi dari manajemen PT APS Denpasar sejak beberapa waktu lalu dianggap tidak menguntungkan karyawan. 

Baca juga :  Menhub Budi Tinjau Pelabuhan Sanur dan Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai

Mereka beralasan dengan dicantumkannya keterangan ‘project’ di SK karyawan tetap sama saja ada masa kerja yang diberikan, yakni sampai 5 tahun.

“Jadi artinya kontrak kami ini berlakunya hanya 5 tahun. Jadi 5 tahun itu selesai 2026, selesai sudah. Berarti kami sudah nggak, ya bahasa SK-nya nggak berlaku setelah 5 tahun bahasanya. Jadi itu yang kami masalahkan,” ungkapnya.

Menurutnya, SK karyawan tetap mestinya berlaku sampai pekerja masuk masa pensiun. Hal tersebut yang memicu para pekerja Bandara Ngurah Rai khawatir dengan tercantumnya kata project dalam SK mereka.

Baca juga :  Angkasa Pura Layani 4,5 Juta Penumpang Selama Agustus 2022

“Masalah peraturan juga, kemarin di sana, juga ada SK yang dikeluarkan tanpa persetujuan. Perjanjian bersama belum ada. Kok berani mengatakan SK kami berlaku sampai 2026. Ketentuan di undang-undang nggak ada bahasa SK itu, berlaku sampai hitungan ada waktu tertentu itu,” tuturnya.

 Untuk diketahui, aksi tersebut diikuti oleh hampir 250 karyawan yang bekerja shift pagi. Sementara aksi itu akan dilanjutkan bagi karyawan shift siang maupun malam. Aksi itu berlangsung dari tanggal 19 hingga ada pertanggungjawaban konkret dari pihak manajemen PT APS Bali.

Reporter: Yulius N