DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) maupun peraturan lainnya yang menunjang program-program di Pemerintah Daerah.

“Hal itu menjadi tantangan Satpol PP ke depan dalam menegakkan kebijakan publik. Sudah tidak jaman lagi Satpol PP membawa pentungan di depan masyarakat,” jelasnya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Satpol, bertempat di Hotel Trans Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (21/3/2024).

Baca juga :  Dewa Indra: Pengelompokan Dari Sumber Infeksi Penting untuk Strategi Penanganan

Pendekatan humanis yang dimaksud adalah dialog intensif dengan masyarakat yang melanggar peraturan. Jika dialog tersebut tidak berjalan dengan baik, maka Satpol PP bisa menggunakan haknya yaitu menempuh jalur hukum. “Jadi bukan tindakan pemaksaan lagi yang berbicara,” imbuhnya.

Baca juga :  Satpol PP Tertibkan Belasan Pengemis dan Pengamen di Sejumlah Traffic Light Denpasar

Hal tersebut perlu dilakukan karena pengetahuan masyarakat sekarang sudah berubah. Masyarakat sudah paham akan hak-hak mereka yaitu hak akan kebebasan, kemudian keberanian untuk memperjuangkan hak, serta pemahaman akan HAM.

Ia pun berharap ke depan agar koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antar Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan Instansi Terkait (TNI dan Polri) hingga Desa Adat bisa terus berjalan dengan baik dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat.

Baca juga :  Sekda Dewa Indra Serahkan Sertifikat Penghargaan Bagi Relawan Covid-19

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi melaporkan bahwa tujuan Raker untuk membangun sinergitas dan kolaborasi Satpol PP dan Satlinmas se-Bali serta mampu membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan Satpol PP.

Editor: Agus Pebriana