DIKSIMERDEKA.COM, SULTRA – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sekitar 199 km jalan di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina dapat teraspal dengan utuh dan mulus tahun 2024. Target ini ditetapkan untuk menindaklanjuti visi Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Talaud, Kamis, (28/12/2023).

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan pengaspalan jalan ini guna mendukung tersambungnya pembangunan infrastruktur konektivitas untuk membantu meningkatkan basis ekonomi lokal di Kepulauan Talaud seperti pala, kopra dan ikan.

Hedy menambahkan bahwa perbaikan kondisi jalan beraspal dilakukan secara bertahap sejak 2015 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga sepanjang 124 km.

Baca juga :  Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan, 14 Mei 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta

“Dari total 124 km jalan rusak, pada 2015 hingga 2023 dilakukan perbaikan kondisi jalan sepanjang 82 km, dan sisanya dilanjutkan pada 2024 sepanjang 42 km. Kementerian PUPR juga melakukan pengaspalan jalan yang semula merupakan jalan tanah sepanjang 75 km,” jelas Endra.

Kegiatan preservasi jalan dilakukan di Jalan Esang – Rainis dengan progres fisik sebesar 52%. Kemudian, di Jalan Beo – Esang – Rainis dengan progres fisik sebesar 12%. Kedua kegiatan tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Menyusul kegiatan preservasi Jalan Rainis – Melonguane – Beo, Lingkar Kakorotan dan Lingkar Miangas yang progres fisiknya telah selesai dan mencapai 100%.

Baca juga :  Presiden Jokowi Dorong Inisiatif P4G Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

“Dilakukan pula penggantian jembatan sebanyak 21 buah, dengan total panjang 576 meter. Pada 2015 hingga 2023 telah diselesaikan sebanyak 19 buah jembatan. Pada tahun 2024 akan dilanjutkan dengan penggantian 2 buah jembatan, yaitu Jembatan Panding dan Jembatan Ambia,” terang Hedy.

Dengan dilanjutkannya kegiatan preservasi jalan tersebut, pada tahun 2024, seluruh jalan di Lingkar Talaud sudah beraspal dengan tingkat kemantapan 94%. Adapun total biaya penanganan jalan Lingkar Talaud pada 2015-2024 sebesar Rp1,13 Triliun.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi hingga ke titik-titik terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Baca juga :  Kementrian PUPR Terapkan AI dalam Pembangunan Infrastruktur

Tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol dan bendungan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan infrastruktur kerakyatan yang juga strategis seperti seperti prasarana air bersih, sanitasi, jalan lingkar pulau terpencil, tertinggal dan terluar/perbatasan negara, termasuk jembatan gantung.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.  

Editor: Agus Pebriana