DIKSIMERDEKA.COM, GIANYAR, BALI – Kepala Desa Sayan, Ubud Gianyar I Made Andika terancam dipidanakan lantaran dinilai menghambat pensertifikatan tanah melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Made Andika diduga melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencabut pendaftaran tanah atas pemohon I Nyoman Lama dan I Nyoman Toplo Ariadi yang didaftarkan pada tahun 2019.

Made Andika diketahui mencabut pendaftara pendaftaran PTSL tersebut melalui surat pernyataannya tertangal 3 Oktober 2022.

“Kepentingan klien kami sudah terombang ambing selama ini. Jika tidak segera diselesaikan kami akan laporkan pidana karena ini perbuatan melawan hukum,” ucap I Wayan Sutita SH dari Wayan Dobrak Law Office, selaku kuasa hukumnya, Jumat (6/01/2023).

Baca juga :  Merasa Dizalimi, Made Sutrisna Harap Panja Mafia Tanah DPR RI Turun Tangan

Wayan Sutita menegaskan tidak ada alasan menunda proses pensertifikatan tanah kliennya karena telah ada putusan pengadilan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PNGn, yang telah berkekutan hukum tetap.

Sebelumnya, terjadi gugatan oleh Tjokorda Gede Ardana dan Cokorda Bagus Arisantika dari Puri Sayan Ubud. Dalam putusan gugatan tersebut dikatakan, Nyoman Lama dan Nyoman Toblo pemilik sah tanah tersebut.

“Puri Sayan telah berkeberatan dari tahun 2019. Walaupun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar dan gugatannya itu ditolak. Jadi secara hukum legal formal, Pak Toplo dan Pak Lama sah sebagai pemilik tanah,” ungkapnya.

“Putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Baca juga :  Polemik Sengketa Tanah Ubung Kembali Memanas

Secara terpisah, melalui video klarifikasinya Sabtu (7/01/2023), Kepala Desa Sayan, Made Andika mengatakan pencabutan tersebut lantaran adanya keberatan dan gugatan di pengadilan. 

“Yang berkeberatan mengirimkan kami surat undangan klarifikasi yang di dalamnya berisikan somasi terkait dengan produk administrasi penunjang permohonan yang diajukan oleh pemohon awal dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa data penunjang yang digunakan awal mengajukan SHM (sertifikat hak milik) objeknya tidak disana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya selaku aparatur pemerintah desa, dikatakan meminta pertimbangan dan melakukan gelar internal. Dan atas dasar itu kemudian mengembalikan posisi permohonan ke titik awal. 

“Dengan tidak memihak kepada kedua belah pihak, dan kami juga tidak mau terlibat konflik antara para pihak. Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut mengapa kami mencabut tanda tangan kami pada 3 Oktober 2022 dan semua surat penunjang awal yang dilakukan oleh bapak Nyoman Lama dan kawan-kawan,” katanya.

Baca juga :  Anak Pejuang Perang Puputan Margarana Diduga Jadi Korban Penyerobotan Tanah

Lebih lanjut, dalam dalam video klarifikasinya tersebut Made Andika mempersilahkan kepada para pihak untuk membuktikan atau mendalilkan pembenarannya masing-masing terkait dengan apa yang dimiliki para pihak atas masalah ini. 

“Jadi kami selaku perbekel (kepala desa) pelayan masyarakat berlaku adil kepada dua belah pihak. Demikian yang bisa kami lakukan yang bisa kami klarifikasi. Kami memohon maaf jika ada kesalahan,” tandasnya.