Buka Dharmatula PAKIS MDA se-Bali, Ny. Putri Koster: Mari Bersama Awasi Perkembangan Budaya dan Adat Istiadat Bali

^{Manggala Utama PAKIS Bali Ny. Putri Suastini Koster. (Foto: istimewa)}

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Membuka secara resmi Webinar Dharmatula Paiketan Krama Istri (PAKIS) MDA Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan se-Bali, Manggala Utama PAKIS Bali Ny. Putri Suastini Koster mengajak masyarakat Bali bersama mengawasi perkembangan budaya dan adat istiadat yang sejak dahulu kala sudah dijaga dan dirawat oleh leluhur kita. 

“Jangan sampai karena ulah segelintir oknum, budaya yang sakral berubah menjadi budaya tontonan yang digunakan untuk menghibur masyarakat. Seperti misalnya tari joged yang mengalami peralihan gerak, yang sebagian besar ditarikan tanpa estetika seni dan etika,” ungkap Ny. Putri Suastini Koster di Gedung Ksirarnawa, Art Center – Denpasar, Rabu (9/2).

Selain tarian joged, pemberdayaan dan pelestarian tarian Rejang juga harus mendapat perhatian karena banyak terjadi peralihan. Yang dari awal tari Rejang merupakan tarian sakral masing-masing daerah yang memiliki dua atau lebih tari Rejang untuk ditampilkan saat piodalan, sekarang mulai beralih satu tarian Rejang yang ditarikan di mana-mana (beberapa wilayah atau kabupaten/ desa di Bali. 

“Jangan sampai di Bali ini satu tari Rejang ditarikan di mana-mana, namun yang seharusnya dilakukan adalah tari Rejang itu dimiliki satu wilayah atau kabupaten yang disakralkan dan kemudian ditarikan saat ada momentum upacara tertentu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa filosofi tari Rejang adalah sebagai kepercayaan dimana saat itu sedang turun bidadari dari kahyangan yang juga menyambut para dewa dan leluhur saat piodalan di pura tertentu sedang berlangsung,” terang Ny. Putri Koster.

Pada webinar dharmatula yang diikuti para manggala PAKIS seluruh Bali melalui virtual, mendatangkan dua (2) narasumber, yakni Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya Seputra dan juga Manggala (Ketua Harian) PAKIS Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani.

Pada sesi pertama yang menjabarkan terkait PERDA Nomor 4 Tahun 2019 oleh Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali bahwa dengan adanya payung hukum perlindungan desa adat yang diatur ke dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2019, lebih memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan program dalam rangka mendukung pembangunan daerah Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Dijabarkan lebih lanjut, bahwa Bali yang memiliki 1.493 desa adat saat ini mencatat sebanyak 1.437 sudah memiliki LPD, sehingga perekonomian masyarakat akan tetap terkontrol dengan baik dan menandakan perputaran perekonomian masyarakat masih terpantau dengan baik, karena perekonomian masyarakat harus kuat. Desa Adat juga harus menyusun perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan dan dijalankan, baik berupa fisik maupun non fisik dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepannya.

Krama desa adat juga harus paham tentang partisipasi aktif yang penting untuk disosialisasikan, di mana setiap pembangunan di desa adat harus diketahui oleh masyarakat luas di daerahnya, karena pasti akan diperlukan sumbangsih dalam iuran pembangunan yang akan dipungut. Sehingga setiap warga yang menempati satu wewidangan wilayah akan mengetahui kewajiban dan hak yang dia miliki.

Sementara narasumber kedua Manggala (Ketua Harian) PAKIS Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan bahwa PAKIS Bali memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam pemberdayaan peran serta krama istri desa adat di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, baik berupa pendidikan, olahraga, kesehatan, ekonomi adat, serta hukum adat. Selain itu perlindungan krama istri dan anak-anak melalui baga parahyangan, baga pawongan dan baga palemahan juga diatur dalam program PAKIS. 

Mendukung pemerintah daerah dan desa adat untuk mewujudkan kasukertan Bali dan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sekala-niskala juga menjadi salah satu program krusial yang dicantumkan dan harus dilaksanakan setiap paiketan krama istri seluruh Bali. (*/sin)