DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Kondisi pengusaha angkutan bus pariwisata di Bali semakin terpuruk. Pasalnya, banyak armada ditarik pihak leasing (perusahaan pembiayaan), lantaran tidak sanggup membayar cicilan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba), I Nyoman Sudiartha, di Denpasar, Senin (7/6).

Kondisi pengusaha, khususnya yang ada di Pawiba, sebutnya semakin berat, karena di tahun 2021 relaksasi pembiayaan pihak leasing telah dihentikan. Pengusaha kini diharuskan membayar cicilan kendaraan, beban ini-pun menjadi mustahil di tengah kondisi tidak dapat berproduksi akibat dampak pandemi Covid-19. 

Hingga saat ini, ia mengatakan dari 140-an pengusaha bus pariwisata yang menjadi anggota Pawiba, tersisa hanya sekitar 60-an. Sementara untuk armada bus, dari 1000-an armada menurutnya kini hanya tersisa 30 persen saja.

“Tahun 2020 tidak ada penarikan. Tahun 2021 ini debt collector (tukang tagih) banyak melakukan penarikan-penarikan. Karena tahun ini sudah tidak ada keringanan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (leasing),” ungkapnya.

Sebagai salah satu komponen industri pariwisata, ungkap Nyoman Sudiartha lebih lanjut, pengusaha angkutan bus pariwisata selama ini luput dari perhatian. 

“Dana hibah Rp 1.18 triliun yang diterima Bali, hanya diterima hotel dan restoran, kami tidak mendapatkan, padahal kami salah satu komponen pariwisata,” sebutnya.

Thomas, salah satu anggota Pawiba yang turut hadir mendampingi Nyoman Sudiartha mengungkapkan sekitar 12 ribu karyawan bernaung di anggota Pawiba telah dirumahkan.

“Beberapa anggota kami sudah habis, tidak menjadi pengusaha lagi. 12 ribu sopir dan kernet, sekarang hampir semuanya sudah dirumahkan,” ungkapnya.

Ia mengatakan salah satu perhatian konkrit yang dibutuhkan pengusaha bus pariwisata saat ini adalah dukungan soft loan (pinjaman lunak) dan kebijakan relaksasi kredit kendaraan, hingga kondisi usaha kembali normal.

“Kita membutuhkan soft loan untuk dapat bertahan. Dan, agar kebijakan penarikan-penarikan kendaraan (bus) dihentikan. Sekarang banyak ditarik (bus), kita tidak bisa mendukung pariwisata saat buka nanti, karena sekarang sisa kendaraan yang tua-tua,” paparnya.

Terkait kondisi ini, dikatakan Pawiba telah bersurat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bali untuk menyampaikan keluhan-keluhan anggotanya. Rencananya pihaknya akan diterima bertemu DPRD Bali Komisi II, besok, Selasa, 8 Juni 2021. (*/sin)