DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Ikatan Mahasiswa Masyarakat Papua (IMMAPA) yang ada di Kota Denpasar membantah terlibat dalam kegiatan dan gerakan separatisme. Dugaan ini sendiri mengemuka ketika rumah kontrakan yang mereka jadikan sekretariat menunggak pembayarannya selama enam bulan, yang seharusnya habis pada Desember 2019 lalu.

Wakil Ketua IMMAPA, Ordyn Murib membenarkan bahwa rumah kontrakan itu juga difungsikan sebagai sekretariat organisasi. Kegiatan organisasi yang dilakukan diskusi-diskusi terkait masalah sektoral seperti perampasan tanah, perampasan lahan, masuknya perusahaan-perusahaan ilegal, termasuk juga masalah demiliterisasi di Papua.

“Terkait dengan aktivitas kami di sana, saya rasa kami ini mahasiswa, kegiatan kami untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat saya kira itu sudah dijamin di dalam Undang-undang kita. Tudingan itu (adanya kegiatan separatisme, red) kami rasa terlalu diskriminatif,” ujarnya, di Denpasar, Jum’at (12/6).

Baca juga :  Tak Terima Jika Ada Kegiatan Separatisme di Bali, Keris: Kami Siap Puputan!

“Jika ada yang mengatakan kami berbicara masalah militer di Papua, iya, kami memang membahasnya jika ada kesalahan yang dilakukan militer di sana, membahas alternatif jalan keluarnya bagaimana, seperti itu,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dugaan adanya bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), Bintang Kejora yang terpasang di dalam rumah kontrakan itu, rekan Ordyn Murib yang juga anggota IMMAPA, Aita Zino mengatakan yang terpasang itu bukanlah bendera, melainkan hanyalah gambar.

“Kalau terkait bendera (Bendera Bintang Kejora, red), yang terpasang itu gambar, bukan bendera. Kita semua tentu tau apa perbedaan definisi gambar dengan bendera. Bendera kan punya ukuran, motif ataupun model, dan sebagainya berbahan kain. Sementara ini gambar, bukan bendera,” ungkapannya.

Baca juga :  Tak Terima Jika Ada Kegiatan Separatisme di Bali, Keris: Kami Siap Puputan!

Lambang tersebut menurutnya, juga merupakan lambang budaya bagi masyarakat Papua. Sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh pemerintahan era Presiden Gusdur di tahun 2000an. “Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) pada tahun 2000an sudah menetapkan itu (lambang Bintang Kejora, red) merupakan lambang kebudayaan masyarakat Papua,” sebutnya.

Sedangkan, terkait masalah pembayaran rumah kontrakan, pihaknya membenarkan bahwa memang belum membayar selama setengah tahun sejak habis masa kontraknya Desember 2019. Dan memang telah menerima dua kali pemberitahuan dari pihak pemilik rumah.

Terkait hal itu, mereka berharap perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat membantu mereka menyelesaikan masalah itu.

“Jika kami nanti diusir keluar kemungkinannya kami terinfeksi Corona (Covid-19) akan lebih besar, ini akan semakin berbahaya bagi kami maupun masyarakat Bali yang lain,” sebutnya.

Baca juga :  Tak Terima Jika Ada Kegiatan Separatisme di Bali, Keris: Kami Siap Puputan!

“Kami berharap pemerintah (Pemprov Papua) dapat lebih serius melihat permasalahan kami terkait tempat tinggal ini. Karena kami ini kan juga SDM Papua, kedepan yang akan membangun Papua kan kami juga. Kalau pemerintah gak liat kami nanti siapa yang akan bangun Papua,” pintanya.

IMMAPA sendiri merupakan organisasi yang menghimpun mahasiswa dan pelajar asal Papua yang ada di Bali, khususnya Kota Denpasar.

Jumlah anggota ada kurang lebih 800an orang. Kegiatan yang rutin dilakukan diantaranya seperti peringatan Hut, perayaan Natal,  ibadah bersama dan juga kajian-kajian isu sektoral sosial, ekonomi, politik dan budaya, mulai dari perampasan tanah hingga demiliterisasi jika ada kesalahan yang dilakukan oleh militer di Papua.