DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Masalah dihadapi oleh pemilik kontrakan tempat tinggal mahasiswa asal Provinsi Papua di Kota Denpasar yang tetap dikuasai pengontrak meski sudah habis masa kontraknya sejak Desember 2019 menarik perhatian I Ketut Putra Ismaya, tokoh Organisasi KERIS. Iapun meminta masalah ini benar-benar menjadi perhatian serius dari aparat keamanan.

Apalagi, menurutnya, beredar informasi yang menyebutkan di tempat tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur separatisme. Ismaya mengaku tidak terima ada kegiatan sparatis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di pulau Bali, yakni dugaan adanya pemasangan bendera separatisme Bintang Kejora.

Penguasaan rumah warga Bali yang disinyalir dilakukan puluhan oknum orang Papua, dimana habis masa kontraknya di Jalan Pulau Sula No 27 Denpasar dan informasi adanya kegiatan-kegiatan yang diduga bermuatan separatisme, tersebut, terang Ismaya, memicu KERIS untuk bergerak.

Baca juga :  Tangapi Tudingan Terlibat Separatisme, Perwakilan IMMAPA Bali: Bukan Bendera, Itu Gambar

“Semenjak mendengar kabar ada mahasiswa dan masyarakat Papua yang menguasi rumah orang Bali padahal kontraknya sudah habis, saya dengan teman-teman ksatria KERIS sebenarnya sudah siap turun. Apalagi saya dengar ada unsur-unsur sparatismenya, seperti mereka memasang bendera Bintang Kejora, dan tidak mengakui pemerintah Indonesia, kami sebenarnya sudah siap bela pati untuk nyama Bali, rela mati untuk tanah Bali,” kata I Ketut Putra Ismaya, Jumat (12/6).

Namun setelah mendengar permasalahan tersebut sudah dalam penanganan pihak Kepolisaian Kota (Polresta) Denpasar, Ismaya mengapresiasi Kapolresta Denpasar bergerak dengan cepat. Ia mengatakan langsung mendapat telepon dari Bapak Kapolresta agar menahan diri tidak bergerak lantaran masalah tersebut sudah dalam penanganan aparat kepolisian.

Baca juga :  Tangapi Tudingan Terlibat Separatisme, Perwakilan IMMAPA Bali: Bukan Bendera, Itu Gambar

Dikatakan Ismaya, Kapolresta meminta untuk tenang dan menaati aturan. “Kami memang menunggu masalah ini ditangani aparat berwenang. Namun jika tidak ada, ingin rasanya kami bergerak untuk turun menyelesaikan masalah ini, tentu kami juga akan mengedepankan cara-cara persuasif,” ungkapnya

“Jangan berfikir jika kami turun pasti akan menimbulkan kegaduhan. Kami akan utamakan bernegosiasi. Saya memiliki pengalaman yang saya rasa cukup untuk dapat bernegosiasi. Berbagai macam masalah pernah saya hadapi dalam negosiasi,” imbuhnya

Kapolresta Denpasar AKBP Jansen Avitus Panjaitan mengatakan agar persoalan ini tidak di besar-besarkan. Hal itu ditegaskan lantaran pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah persuasif.

Baca juga :  Tangapi Tudingan Terlibat Separatisme, Perwakilan IMMAPA Bali: Bukan Bendera, Itu Gambar

“Masalah itu sudah ditangani pihak kepolisian. Tidak ada perlu dipermasalahkan lagi dan tidak perlu di besar-besarkan. Kami lakukan langkah persuasif sehingga ditemukan kesepakatan yang membahagiakan semua pihak,” terang Kapolresta Denpasar.

Dihubungi terpisah Natalius Pigai tokoh Papua dan mantan Ketua Komnas Ham yang kini berada di pusat meminta kepada pemerintah provinsi Papua agar segera memperhatikan anak-anak Papua di Denpasar. “Saya sedang mempelajari permasalahan ini. Terpenting anak-anak IMMAPA segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Dan Pemprov Papua harus bertanggung jawab dengan anak anak yang ada di Denpasar,” terang Natalius Pigai. (wan/dhi)