DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR BALI – Belajar dari pengalaman penolakan karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tokoh Masyarakat Kota Denpasar, AA. Gede Agung Aryawan ST., menilai saat ini, pemerintah juga perlu segera menetapkan dan mengkomunikasikan prosedur penguburan atau upacara pengabenan korban Covid-19, termasuk siapa sulinggih, pemuka agama dan adat yang melaksanakan prosesi itu agar tidak ada keributan di masyarakat.

Begitu juga ketentuan untuk saudara umat Non Hindu, muslim, Kristen dan umat lainnya, dimanakah lokasi yang akan dipakai pemakaman, dan yang lainnya. Menurutnya, perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan lebih awal nantinya, agar tidak terjadi penolakan dan kekisruhan, seperti yang terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia.

“Bagaimana prosesnya, dimana tempatnya dan siapa sulinggih yang muput, begitu juga untuk saudara kita umat non Hindu bagaimana ketentuannya dan dimana tempatnya, mengingat, hari ini (Sabtu 18/4) kita telah dikejutkan dengan adanya 1 WNI positive Covid-19 di Bali yang meninggal dunia. Sedih mendengar berita itu. Saya ikut berduka cita yang mendalam,” ungkap Gung De, panggilan akrabnya.

Baca juga :  Update Kasus Covid-19 Selasa (8/9): Secara Kumulatif Terkonfirmasi Positif 6.549 Orang

Kejadian penolakan karantina PMI oleh warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi itu sendiri menurut Gung De, yang juga selaku Kelian di Banjar Adat Sakah, Desa Adat Kepaon, Pemohan, Denpasar Selatan ini, muncul lantaran adanya rasa was-was warga, meskipun sebenarnya PMI asal Bali yang diisolasi tersebut telah membawa surat keterangan status Negative Covid-19.

Ia mengatakan harus ada pelajaran yang dapat diambil dari beberapa kejadian penolakan karantina PMI itu. Menurutnya ini harus menjadi perhatian serius semua pihak dan menjadi landasan untuk introspeksi diri dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan langkah dan kebijakan berikutnya.

Baca juga :  Pasien Sembuh Terus Bertambah, Dewa Indra Imbau Tak Beri Stigma Negatif Pada PMI

Meski demikian, Gung De mengapresiasi langkah Gubernur Bali, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Bendesa Adat Bali yang telah mengeluarkan seruan bersama, Sabtu (18/4) yang menegaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak karantina/isolasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang ada di wilayah lingkungannya.

Namun ke depan, katanya, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan intensif kepada warga masyarakat di lokasi isolasi PMI berada, khususnya oleh Satgas Kota/Kabupaten, memastikan semua hal berjalan dengan baik, sehingga dapat memberi mereka, tidak hanya PMI namun juga warga setempat, rasa aman dan nyaman.

“Di sinilah perlu adanya komunikasi, koordinasi yang baik dan intensif dengan sidak turun ke lapangan oleh pejabat yang ada. Memastikan semuanya berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dan PMI yang diisolasi merasa aman dan nyaman,” ujar Gung De.

Baca juga :  Update Penanggulangan Covid-19 Minggu (18/4): Pertambahan Kasus Sebanyak 172 Orang

Begitupun dengan upaya penanganan korban meninggal Covid-19. Pemerintah menurutnya, perlu segera mengambil langkah, menetapkan seperti apa ketentuannya dan bagaimana prosedurnya. Serta mengkomunikasikannya lebih awal kepada masyarakat, agar dapat mengantisipasi hal yang sama muncul, seperti penolakan karantina PMI oleh warga.

“Mungkin memang ini kedengarannya bikin tidak nyaman. Tapi inilah realitas yang mungkin akan kita hadapi. Ini hanya ungkapan rasa saya, yang mungkin berlebihan. Tapi semoga ada manfaatnya untuk kita bersama biar tidak lagi ribut setelah ada kasus. Semoga kejadian meninggal WNI karena Covid-19 di Bali tidak ada penambahan lagi. Kita semua dalam keadaan sehat dan rahayu semua nya,” tandasnya. (Ad)