DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar belanja di bulan-bulan awal tahun ini dipercepat. Terutama belanja yang berkaitan dengan anggaran-anggaran belanja modal. Hal tersebut disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1) siang.

“Sekali lagi, agar belanjanya dipercepat. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam sidang tersebut.

Baca juga :  Ke Bandung, Presiden Tinjau Fasilitas Produksi dan Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Untuk itu, Presiden meminta kepada semua pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 agar hal-hal yang berkaitan mungkin dengan juknis (petunjuk teknis) dan lain-lain (mengenai belanja modal, red) agar segera diselesaikan.

Omnibus Law Sementara terkait dengan penyelesaian Omnibus Law, Presiden Jokowi mengharapkan bisa terselesaikan dalam minggu-minggu ini atau paling lambat minggu depan. “Saya harapkan bisa terselesaikan dalam minggu-minggu ini atau paling lambat minggu depan,” tegas Presiden Jokowi.

Baca juga :  Dipimpin Presiden Jokowi, Upacara Penurunan Bendera Merah Putih Berlangsung Khidmat

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Juliari Batubara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Baca juga :  Presiden Jokowi Secara Resmi Membuka PON XX Papua

Selain itu juga hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menlu Retno Marsudi, Menparekraf Wishnutama, Menkominfo Johny G. Plate, Menaker Ida Fauziah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Idham Azis. (*/dk)