DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR-BALI – Asosiasi Agen Pos Indonesia (AAPI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali dalam waktu dekat ini akan menghadirkan sebuah inovasi yang akan menjadi terobosan di bidang pelayanan Pos Indonesia sampai ke tingkat pelosok, khususnya untuk jasa Pelayanan Pembayaran, yakni dengan bersinergi bersama pemerintahan Desa Adat di tingkat Banjar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua AAPI DPW Bali Nusra, I Gusti Ngurah Rai Sutanegara MH., dalam pertemuan AAPI, di Bendega, Renon-Denpasar. Ide dari inovasi ini menurutnya, muncul dari adanya permasalahan tunggakan pembayaran tagihan-tagihan biaya air, listrik, dan yang lainnya yang menurutnya salah satu faktor penyebabnya karena kesibukan masyarakat dan jarak kantor pelayanan terdekat yang jauh.

Kondisi tersebut membuat masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu luang akhirnya menunda pembayaran sehingga terjadilah penunggakan. Inilah yang rencananya akan disinergikan bersama dengan PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan kurir sampai ke desa-desa.

“Masih banyak ada tunggakan-tunggakan pembayaran listrik, PDAM, BPJS dan yang lain masih banyak, dengan analisa itu kami memiliki ide, bagaimana kalau kita melibatkan putra daerah (Pemuda/i Banjar,red), sesuai arahan dari bapak gubernur juga, memberdayakan banjar-banjar, bahwa pembayaran jaman sekarang, melalui IT yang canggih dapat dilakukan,” paparnya di Denpasar, Sabtu (14/9).

Pria yang akrab dipanggil dengan nama Ajik Rays ini mengatakan bahwa AAPI juga telah melakukan pembahasan terkait upaya untuk mencarikan solusi bagaimana caranya agar pelaku usaha home industri yang ada di wilayah terpencil di Bali, dapat melakukan transaksi jual beli produknya dengan perantara pos.

“Kita dapat melakukan layanan penjemputan dengan jaringan agen yang ada di desa-desa dan mengantarnya sampai ke alamat si pembeli atau dengan istilah COD (Cash on Delivery, red),” ungkapnya.

Anggota AAPI DPW Bali

Selain dengan PT Pos, ia juga mengatakan akan menjalin sinergi dan kerjasama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Bali dalam mendorong peningkatan transaksi produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku industri rumahan atau UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) yang ada di Bali, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Terkait inovasi terobosan itu, Kepala Kantor Pos Denpasar yang membawahi wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Imanuel Agung Nugroho mengatakan bahwa dalam program sinergi kemitraan agen pos dengan banjar-banjar ini nantinya para agen di tingkat banjar akan menjadi mitra pos pada jasa pelayanan pembayaran.

“Banjar-banjar tadi akan kita arahkan menjadi agen pos jasa keuangan, karena mereka nanti fokusnya pada meng-collect (mengumpulkan/menagih, red)  tagihan-tagihan PBB, Air, dan Listrik dari seluruh anggota banjar, dan mereka akan mendapatkan fee dari transaksi itu,” paparnya.

Pelayanan ini tentunya akan dilakukan secara online dengan berbasis pada aplikasi mobile. AAPI nantinya akan membantu mengembangkan sistem ini, namun tetap PT Pos Indonesia yang nantinya akan menjadi regulator resminya. PT Pos Indonesia saat ini memiliki pelayanan yang berbasis internet, yang terbaru diluncurkan sejak 2 bulan yang lalu, yang untuk sementara hanya untuk pelayanan jasa keuangan, yaitu yang namanya Pos Giro Mobile.

“AAPI sebagai mitra kita membantu mengembangkan sistem ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, tapi penanggung jawab regulasinya tetap di Pos Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AAPI, Yudi Wibowo menjelaskan AAPI sendiri merupakan wadah yang berdiri untuk melindungi agent kemitraan PT Pos Indonesia. Ia mengatakan AAPI telah ada di Bali sejak tahun 2016. “Kalau jumlah anggota memang paling sedikit Bali, tapi paling aktif, terbentuk dari tahun 2016,” ujarnya.

Untuk program yang bersinergi dengan banjar-banjar yang ada di Desa Adat di Bali ini, ia mengatakan ini yang pertama kalinya di Indonesia. Menurutnya ini akan menjadi pilot projek, karena Bali sebagaimana diketahui memiliki ikatan sosial yang sangat kuat di dalam masyarakatnya yang ada di kesatuan terkecil dari Desa Adat yakni banjar. “Kita tahu Bali ini sangat kuat ikatan adat istiadatnya, kalau kita bandingkan dengan di wilayah Indonesia lain. Inilah alasan mengapa kita percaya dan menjadikan Bali sebagai pilot projectnya,” tutupnya. (Gama)