Drama Hukum Ijazah Gibran, Akan Berjilid-jilid?

Oleh: I Made Somya Putra, Advokat

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan kasasi H.M. Subhan melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan batal Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, mewajibkan tergugat mencabutnya, serta menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara.

Putusan itu segera memantik komentar. Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran tetap “bertarung” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya. Seolah bertolak belakang dengan saran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ataupun banding atas putusan MA tersebut.

Menurut Yusril, dalam perkara yang diajukan Subhan, pihak tergugatnya adalah Kemendikdasmen, sedangkan Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi. Yusril juga menyebut tidak ada lagi upaya hukum setelah surat keterangan itu dibatalkan MA, jika Kemendikdasmen mengeksekusi putusan tersebut.

Potongan pernyataan Yusril lantas beredar luas di media sosial. Sebagian dipakai untuk membangun kesan bahwa tidak ada lagi upaya hukum apa pun untuk melawan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Benarkah demikian?

Kalimat yang Belum Selesai

Pernyataan Yusril sesungguhnya masih “koma”, belum “titik”. Ada syarat penting di ujungnya: jika Kemendikdasmen mengeksekusi putusan tersebut.

Eksekusi putusan PTUN bertumpu pada asas kepatuhan sukarela pejabat negara. Kepatuhan itu diawasi dan ditegakkan oleh pengadilan tingkat pertama melalui mekanisme sanksi berjenjang. Alurnya sebagai berikut.

Pertama, pelimpahan ke pengadilan tingkat pertama. Meski perkara diputus MA di tingkat kasasi, kewenangan memimpin dan mengawasi eksekusi tetap berada di tangan Ketua PTUN tingkat pertama.

Kedua, pemberitahuan resmi dan batas waktu kepatuhan sukarela. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan putusan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang kalah sebagai termohon eksekusi.

Ketiga, eksekusi otomatis. Untuk putusan yang amarnya hanya membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), berlaku eksekusi otomatis.

Keempat, permohonan eksekusi dan upaya paksa. Jika putusan menuntut tindakan aktif, seperti menerbitkan keputusan baru, membayar ganti rugi, atau memulihkan kedudukan kepegawaian, sementara pejabat yang bersangkutan menolak melaksanakannya, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan setelah 21 hari kerja. Ketua Pengadilan kemudian mengeluarkan surat peringatan dan menjatuhkan upaya paksa secara bertahap, antara lain uang paksa (dwangsom), sanksi administratif, pengumuman di media massa, hingga pelaporan kepada Presiden dan DPR.

Namun, seluruh tahapan itu baru dapat berjalan jika putusan benar-benar inkracht dan tidak ada pihak yang mempersoalkannya.

Celah Bernama Derden Verzet

Di sinilah posisi Gibran menjadi penting. Dalam perkara tersebut, Gibran tidak didudukkan sebagai pihak, termasuk sebagai pihak intervensi. Padahal, yang dipersoalkan adalah surat keterangan atas namanya sendiri.

Jika Gibran merasa dirugikan oleh putusan MA tersebut, ia dapat bertindak sebagai pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan, yang dikenal dengan istilah derden verzet.

Undang-Undang PTUN memang tidak mengatur lembaga derden verzet secara eksplisit. Namun, berdasarkan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hukum acara perdata, seperti HIR, RBg, dan Rv, dapat diterapkan di PTUN sepanjang tidak diatur dalam UU PTUN.

Dasar hukum yang dapat digunakan hakim PTUN untuk menerima perlawanan pihak ketiga antara lain:

1.  Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg, yang mengatur hak pihak ketiga untuk melawan sita eksekusi.
2.  Pasal 378 hingga Pasal 384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang mengatur derden verzet terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang merugikan hak pihak ketiga yang semula tidak ikut digugat.
3.  Yurisprudensi MA, yang memungkinkan hakim PTUN menerima gugatan perlawanan pihak ketiga dengan konstruksi gugatan biasa berdasarkan asas hukum acara perdata dan asas keadilan. Tujuannya agar pihak ketiga yang dirugikan oleh eksekusi putusan PTUN memiliki wadah untuk membela haknya.

Pada asasnya, derden verzet tidak menghentikan atau menghalangi eksekusi putusan TUN. Namun, ada pengecualian yang ketat. Eksekusi dapat ditangguhkan sementara jika pelawan mengajukan permohonan khusus dalam gugatannya dan Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan penundaan eksekusi. Penundaan itu hanya dikabulkan jika ada alasan yang sangat mendesak dan eksekusi belum selesai dilaksanakan.

Artinya, jika Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 belum dieksekusi, eksekusinya berpeluang ditunda apabila Gibran segera mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Dua Kemungkinan

Jika perlawanan Gibran ditolak, tertutuplah jalan baginya untuk menyelamatkan surat keterangan penyetaraan ijazahnya.

Ceritanya akan berbeda jika majelis hakim PTUN mengabulkan perlawanan tersebut. Putusan itu akan membawa dampak hukum yang signifikan terhadap putusan awal yang dimenangkan penggugat, antara lain:

1.  Putusan perkara awal dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.  Eksekusi dibatalkan atau diubah.
3.  Keabsahan dokumen atau KTUN dipulihkan.
4.  Pokok perkara diperiksa ulang.
5.  Pihak yang kalah dapat menempuh upaya hukum lanjutan.

Dengan kata lain, pemeriksaan pokok perkara bisa terulang dari awal.

Prosedur hukum ini menunjukkan bahwa drama hukum ijazah Gibran tidak akan segera berakhir. Masih akan ada jilid berikutnya, dengan bab yang baru.