DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Putusan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). “Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.

Johnny mengatakan Ahrie Sonta dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam perkara tersebut. “Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Keempat tersangka yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena sakit stroke.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media.

Penyidikan kasus tersebut masih berlangsung untuk mengungkap dugaan keterlibatan para tersangka serta pihak lain dalam praktik penyadapan ilegal tersebut.