DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Anwar Sadad mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Anwar beralasan tidak bisa hadir karena telah memiliki agenda kegiatan reses.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sedianya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka, yakni Anwar Sadad (AS) dan Bagus Wahyudiono (BGS), pada Senin (9/11/2026). Namun, keduanya mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

“Namun keduanya konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan, di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Budi menyebut penyidik telah berkomunikasi dengan kedua tersangka dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Senin pekan depan atau 16 November 2026.

“Untuk itu, penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin depan,” ujarnya.

KPK berharap Anwar dan Bagus kooperatif memenuhi panggilan penyidik agar proses penyidikan perkara korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur dapat segera dituntaskan.

“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” tutur Budi.

Dalam perkara ini, KPK menduga sekitar 50 persen anggaran yang sedianya digunakan untuk hibah pokmas justru masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak.

Khusus Anwar Sadad, KPK menduga terdapat aliran dana sekitar Rp40 miliar dari anggaran hibah pokmas Jawa Timur yang berkaitan dengan dirinya.

“Adapun untuk tersangka AS di antaranya juga diduga ada sekitar terima Rp40 miliar dari anggaran hibah pokmas di Jawa Timur tersebut. Bahkan pokir-pokir yang di luar daerahnya itu juga kemudian masuk ke dalam alur proses yang kemudian diajukan ataupun disetujui oleh yang bersangkutan,” ungkap Budi.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 2024. Mereka terdiri atas empat tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.

KPK menduga praktik korupsi tersebut berkaitan dengan pengaturan alokasi dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Dalam prosesnya, sejumlah pihak diduga meminta imbalan atau fee kepada kelompok masyarakat maupun pihak yang menginginkan alokasi dana hibah.

Anwar Sadad merupakan salah satu tersangka penerima suap. Saat perkara tersebut berlangsung, Anwar menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Kini, dia menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Dalam klaster perkara yang berkaitan dengan Anwar, KPK juga menetapkan Bagus Wahyudiono yang merupakan staf Anwar sebagai tersangka penerima suap.

KPK menduga Anwar dan Bagus menerima uang dari sejumlah pihak yang ingin mendapatkan alokasi dana hibah pokmas. Uang tersebut diduga diberikan melalui Bagus sebagai perantara.

Pada Juli 2026, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang atau ijon oleh Anwar melalui Bagus mencapai sedikitnya Rp6,9 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari tiga pihak swasta, yakni Achmad Yahya, M Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan.

KPK merinci Achmad Yahya diduga memberikan Rp1,87 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah Rp14,8 miliar. Kemudian, M Fathullah diduga memberikan Rp3,61 miliar untuk memperoleh dana hibah Rp24 miliar. Sementara Ra Wahid Ruslan diduga memberikan Rp1,42 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah Rp28,9 miliar.

Dengan demikian, angka Rp6,9 miliar tersebut merupakan dugaan uang ijon yang diterima melalui Bagus. Sementara angka sekitar Rp40 miliar yang disampaikan Budi dalam keterangan terbarunya merupakan dugaan aliran dana dari anggaran hibah yang berkaitan dengan Anwar.

Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar dan Bagus dengan nilai total sekitar Rp22 miliar. Aset tersebut meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gelanggang olahraga, hingga stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang tersebar di sejumlah daerah.

Penyidik juga menduga sejumlah pihak yang memberikan uang kepada Anwar merupakan bagian dari tim pemenangan politiknya sejak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jawa Timur hingga menjadi anggota DPR RI.

Budi menjelaskan, dari 21 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, satu orang meninggal dunia sehingga KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sementara itu, delapan orang telah dilakukan penahanan.

Empat orang di antaranya masih menjalani persidangan, sedangkan empat lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Anwar sendiri juga dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan empat terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis (12/11/2026).

“Saudara AS juga hari Kamis besok dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang di PN Surabaya,” kata Budi.

Menurut Budi, keterangan Anwar dalam persidangan dibutuhkan untuk membantu majelis hakim menguji konsistensi perkara sekaligus memperkuat proses pembuktian terhadap empat terdakwa yang sedang menjalani persidangan.

“Artinya keterangan-keterangan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan juga dibutuhkan, sehingga nanti majelis hakim bisa melihat bagaimana konsistensi runtuh perkara ini untuk membantu proses pembuktian terhadap empat terdakwa yang sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

KPK pun mengingatkan Anwar dan Bagus agar memenuhi panggilan pemeriksaan ulang pada pekan depan. Lembaga antirasuah berharap penyidikan perkara korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur dapat segera dituntaskan.

Reporter: Satrio