Diduga Tanpa Verifikasi Lapangan, Sertifikat 19 Hektare di Ungasan Dilaporkan ke Satgas Mafia Tanah

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Dugaan penerbitan sertifikat tanah bermasalah seluas 19 hektare di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dilaporkan kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri. Proses penerbitan sertifikat tersebut dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa verifikasi langsung terhadap penguasaan fisik tanah di lapangan.

Laporan itu disampaikan advokat Rizal Akbar Maya Poetra di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Dalam aduan bernomor 08/P/ALF/XI/2026 tersbut ada sejumlah pihak yang dilaporkan, di antaranya seorang oknum anggota DPR RI berinisial IWS, mantan pejabat BPN Badung berinisial WS, serta oknum pejabat Desa Ungasan berinisial IMK.

Menurut Rizal, persoalan bermula dari penerbitan sertifikat atas permohonan pihak yang diduga tidak menguasai secara fisik tanah yang dimohonkan. Padahal, sebagian lahan tersebut diklaim sebagai milik kliennya.

“Kenapa menerbitkan sertifikat terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan? Titik awalnya dari sana,” kata Rizal di Denpasar, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, di atas lahan yang disengketakan terdapat bangunan rumah. Kliennya, kata dia, juga memiliki dokumen kepemilikan atas tanah tersebut. Rizal mengaku telah mendatangi lokasi dan mendokumentasikan kondisi fisik lahan sebagai bagian dari upaya memperkuat keterangannya.

Rizal juga mempersoalkan mekanisme pemeriksaan tanah sebelum sertifikat diterbitkan. Menurut dia, panitia pemeriksaan tanah tidak turun langsung ke lokasi untuk memastikan pihak yang menguasai lahan. Pemeriksaan justru disebut dilakukan melalui sidang di kantor kepala desa.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar dalam proses penerbitan sertifikat. Sebab, menurut Rizal, pemeriksaan penguasaan fisik tanah semestinya menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian antara permohonan administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Atas dugaan tersebut, Rizal menilai sertifikat yang diterbitkan memiliki cacat yuridis dan dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Ia mengaku telah mengajukan gugatan terkait perkara tersebut.

Rizal juga menyebut BPN tidak dapat melanjutkan proses atas sebagian bidang tanah yang menjadi objek permohonan. Namun, ia belum merinci lebih jauh status dan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Duga Ada Pemaksaan dan Persekongkolan

Selain mempersoalkan prosedur penerbitan sertifikat, Rizal menduga terdapat unsur pemaksaan dan persekongkolan dalam perkara tanah tersebut. Ia menilai ada sejumlah dugaan pelanggaran, baik dari sisi etika maupun pidana.

Menurutnya, dugaan perbuatan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, termasuk melalui ketentuan dalam KUHP baru.

Rizal mengatakan laporan yang disampaikan kepada Satgas Anti Mafia Tanah telah mendapat respons, termasuk dari tingkat pusat. Ia berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius untuk mengungkap persoalan yang terjadi.

“Jangan pernah main-main dengan masalah tanah. Ini untuk kepentingan membela rakyat,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari para pihak yang dilaporkan.