DPRD Bali Akan Rancang Perda Perlindungan Sosial bagi Pekerja

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali berencana akan merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Pulau Dewata.

Hal tersebut menyusul masih minimnya angka kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang baru sekitar 48 persen dari total penduduk yang bekerja.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan Perda tersebut nantinya akan menjadi inisiatif DPRD Bali. Suwirta mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperluas perlindungan pekerja, terutama kelompok rentan dan bukan penerima upah.

Menurut Suwirta perlindungan sosial sangat penting dihadirkan bagi pekerja, terutama pekerja informal seperti buruh, petani, nelayan, tukang panggul hingga tukang suun di pasar.

Menurutnya, kelompok pekerja tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian ekonomi ketika memasuki usia lanjut.

Namun, perlindungan terhadap risiko tersebut selama ini belum mendapatkan perhatian yang sebanding dengan jaminan kesehatan.

“Kita mempunyai tenaga kerja rentan juga yang bukan penerima upah, seperti buruh, tukang panggul, petani, nelayan, dan banyak lagi tenaga kerja lainnya. Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya jalan adalah melalui Perda yang harus kita miliki,” ujar Suwirta usai rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan Bali, Senin (9/11/2026).

Suwirta belum bisa merinci substansi apa saja yang diatur dalam Perda tersebut. Ia mengatakan DPRD akan mencoba mencontoh dua daerah yaitu Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah memiliki Perda terkait perlindungan tersebut.

Meski belum dapat merinci, Suwirta mengatakan salah satu fokus regulasi yang diusulkan adalah memberikan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Ia menilai, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berkisar Rp16.000 hingga Rp19.000 per orang masih memungkinkan untuk dijangkau melalui dukungan pemerintah maupun pemberi kerja.

Kelompok pekerja rentan, termasuk masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam skema perlindungan tersebut.

“Ya, yang mendasari kita adalah perlindungan terhadap masyarakat, baik perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian, maupun hari tua. Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap, nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo karena tidak bisa hidup. Jadi, jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.

Terkait kemungkinan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, ia menyebut ketentuan tersebut perlu dikaji dalam penyusunan Perda, termasuk menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Pasti itu, semua Perda pasti mengatur sanksi. Cuma kita harus pelajari dulu Perda di tempat lain bagaimana, dan payung regulasi di atasnya seperti apa, karena tidak bisa serta-merta. Perda ini masih dalam tahap usulan dan pengkajian urgensi karena drafnya sendiri belum dibikin. Nanti kita usulkan dan pelajari urgensinya bersama-sama,” ungkapnya.

Reporter: Agus Pebriana