DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pengajeg Desa Adat Asak, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Kastawan bersama sejumlah krama desa adat mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Senin (9/11/2026).

Mereka meminta MDA Provinsi Bali memastikan pelaksanaan Pararem Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Ngalinggihang Penghulun Desa dan Ngadegang Prajuru Desa Adat Asak.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul polemik perpanjangan masa ayahan prajuru Desa Adat Asak yang telah berakhir pada 29 Juni 2026.

Kastawan menilai rencana perpanjangan masa ayahan selama dua tahun tidak memiliki dasar dalam pararem yang mengatur masa jabatan prajuru selama tiga tahun.

Kastawan menyampaikan keberatan tersebut saat mendatangi Kantor MDA Provinsi Bali, Senin (9/11/2026). Dia meminta MDA memfasilitasi persoalan tersebut agar proses pergantian kepemimpinan di Desa Adat Asak berjalan sesuai aturan yang telah disepakati krama desa.

“Saya datang ke MDA Provinsi Bali untuk memohon keadilan agar tidak diintervensi oleh siapa pun. Kami ingin menegakkan aturan-aturan yang ada di desa kami. Desa Adat sudah mempunyai pararem yang mengatur tata cara prajuru desa adat,” ujar Kastawan.

Baca juga :  MDA Bali Apresiasi Keseriusan Gubernur Wayan Koster Memajukan Desa Adat

Dia menjelaskan, Pararem Nomor 01 Tahun 2023 telah dirumuskan dan disahkan oleh krama Desa Adat Asak serta diregistrasi oleh Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali. Karena itu, menurut dia, pararem tersebut harus menjadi pedoman dalam proses pergantian kepemimpinan desa adat.

Dalam pararem tersebut, masa ayahan prajuru Desa Adat Asak ditetapkan selama tiga tahun. Dengan ketentuan itu, masa ayahan prajuru sebelumnya telah berakhir pada 29 Juli 2026.

Persoalan muncul ketika prajuru yang masa ayahannya telah berakhir menghendaki perpanjangan selama dua tahun. Kastawan menilai tidak ada ketentuan dalam pararem yang memberikan ruang untuk perpanjangan tersebut.

Dia mengungkapkan, pada 25 Juli 2026 telah digelar paruman desa untuk membahas kondisi kepemimpinan Desa Adat Asak. Dalam paruman itu disepakati penunjukan Penghulun Desa untuk sementara menjalankan tugas, termasuk membentuk panitia pengadegan guna memilih prajuru baru.

Namun, menurut Kastawan, kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rapat Penghulun Desa, justru muncul kehendak agar kepemimpinan desa adat diserahkan kembali kepada prajuru yang masa ayahannya telah berakhir.

Baca juga :  Ketua MDA Bali Harapkan KMHDI Berperan Aktif Menghadapi Permasalahan Agama Hindu

“Dalam rapat Penghulun Desa saya berbeda pendapat karena krama paduluan tidak mempunyai dasar untuk menyerahkan kembali kepada prajuru yang sudah berakhir masa ayahannya. Seharusnya Penghulun Desa menjalankan Pararem Nomor 01 Tahun 2023 dengan membentuk panitia pengadegan untuk memilih prajuru adat yang baru,” tegasnya.

Kastawan juga mempertanyakan dasar permohonan perpanjangan masa ayahan yang diajukan kepada MDA Provinsi Bali. Sebab, menurut dia, paruman desa pada 25 Juli 2026 tidak pernah memutuskan perpanjangan masa ayahan prajuru. Sebaliknya, paruman tersebut mengarahkan pembentukan panitia pengadegan.

Dia mengaku telah beberapa kali menyampaikan keberatan kepada Tim Penghulun Desa Adat Asak maupun MDA Provinsi Bali untuk meminta kejelasan atas persoalan tersebut.

Pada kedatangan sebelumnya, Kastawan juga telah menyerahkan surat keberatan yang disebut telah mendapat disposisi untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga Senin (9/11/2026), dia mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut surat tersebut.

“Saya sangat berharap MDA memfasilitasi persoalan ini. Kami sedang tidak membuat masalah, kami hanya meminta ketika sudah memiliki pararem, aturan itu harus dijalankan. MDA semestinya mendukung penegakan pararem tersebut,” katanya.

Baca juga :  MDA Harap Kejaksaan Bisa Hormati Hukum Adat Terkait LPD

Kastawan berharap MDA Provinsi Bali tidak memberikan persetujuan perpanjangan masa ayahan apabila tidak memiliki dasar dalam pararem. Dia khawatir polemik serupa akan terus berulang setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan apabila aturan yang telah disepakati dan diregistrasi PMA tidak dijadikan pedoman.

Selain mempersoalkan perpanjangan masa ayahan prajuru, Kastawan juga menyampaikan keberatan atas pergantian dirinya sebagai Pengajeg. Dia mengaku belum pernah menerima surat pemberhentian maupun keputusan paruman keluarga besar Jro Kawan yang sebelumnya menunjuk dirinya sebagai wakil di Desa Adat Asak.

“Saya belum pernah merasa diganti. Tidak ada paruman keluarga yang memberhentikan saya. Karena itu, saya memandang masih sah sebagai Pengajeg sampai persoalan ini selesai,” ujarnya.

Melalui kedatangan tersebut, Kastawan meminta MDA Provinsi Bali segera memberikan kejelasan atas keberatan yang telah disampaikan serta memastikan Pararem Nomor 01 Tahun 2023 menjadi dasar dalam proses pengadegan prajuru Desa Adat Asak.

Reporter: Agus Pebriana