DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 menjadi sorotan. Pagu anggaran dinas tersebut tercatat sebesar Rp1,3 triliun, turun Rp601 miliar dibandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai Rp1,9 triliun.

Sorotan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027, Senin (26/10/2026).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, I Komang Wirawan, mengatakan pihaknya mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai 21,68 persen dari total belanja daerah. Persentase tersebut melampaui ketentuan minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan.

Meski demikian, ia menyoroti penurunan nominal anggaran dari Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun pada 2027.

Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan dasar penurunan pagu tersebut serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan, terutama pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dna Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawa Punia. Foto: dok/diksimerdeka.com

“Fraksi Demokrat-NasDem meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai dasar penurunan anggaran tersebut serta jaminan agar kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Bali tetap terjaga,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Disdikpora Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia, menjelaskan bahwa pagu Rp1,3 triliun merupakan rancangan anggaran yang murni bersumber dari APBD Provinsi Bali.

Menurut dia, angka tersebut belum mencakup tambahan dana dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau dana BOS serta Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Wesnawa mengaku belum dapat merinci besaran tambahan dana dari pemerintah pusat yang akan diterima untuk sektor pendidikan. Kepastian nominal bantuan tersebut, kata dia, baru dapat diketahui pada November mendatang.

“Kita baru bisa lihat nominal bantuan dari pusat itu bulan November nanti. Ini kan masih dibahas,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, pagu Rp1,3 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dasar, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan gedung.

Wesnawa menegaskan, penurunan nominal dalam rancangan anggaran tersebut tidak berarti pemotongan dana pendidikan maupun pergeseran program.

Sebaliknya, Pemprov Bali katanya justru mengakselerasi sejumlah program pendidikan pada 2027.

Program tersebut antara lain penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penambahan kuota penerima beasiswa melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana sebanyak 2.500 orang.

“Jadi nggak turun lah. Ini masih dibahas, kemarin baru rapat-rapat. Nanti ketok palu APBD final baru kelihatan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan pembahasan pagu anggaran pendidikan masih berlangsung. Karena itu, besaran anggaran final belum dapat dipastikan hingga pembahasan RAPBD rampung dan disahkan.

“Ini masih dibahas, kemarin baru pandangan fraksi. Nanti akan dibahas lagi,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana