DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menyoroti rendahnya alokasi belanja modal dalam Rancangan APBD (RAPBD) Bali Tahun Anggaran 2027. Dari total belanja daerah sebesar Rp6,1 triliun, belanja modal hanya dialokasikan Rp337 miliar lebih atau sekitar 5,5 persen.

Sorotan tersebut disampaikan I Wayan Gunawan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (27/10/2026).

Gunawan membandingkan alokasi belanja modal tersebut dengan belanja operasi yang mencapai Rp4,8 triliun lebih.

Menurut Golkar, besarnya belanja operasi menunjukkan ruang fiskal daerah masih didominasi kebutuhan rutin birokrasi, sementara anggaran untuk pembangunan perlu mendapat porsi lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 2,75 persen dan tingkat pengangguran menjadi 1,75 persen.

Golkar menilai pencapaian target tersebut perlu didukung struktur anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Gunawan menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan Bali sebesar 3,44 persen, terendah secara nasional. Namun, menurutnya, kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perlu menjadi perhatian serius.

Kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari persentase penduduk miskin.

Kedalaman kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ia pun ragu anomali kedalaman kemiskinan dan pengangguran ini bisa dituntaskan jika ruang fiskal kita tersedot habis untuk membiayai rutinitas birokrasi.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan penghematann minimal 10–15 persen pada pos belanja operasi yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik dasar.

HHasil penghematan tersebut diusulkan dialihkan untuk meningkatkan alokasi belanja modal hingga sekurang-kurangnya 12 persen dari total belanja.

Menurut Golkar, tambahan anggaran itu dapat diarahkan untuk subsidi pupuk sektor pertanian secara terintegrasi guna melindungi keberlanjutan subak, bantuan modal bagi UMKM lokal, serta upaya menekan pengangguran.

Selain itu, Golkar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Bali Utara dan Bali Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Bali.

Reporter: Agus Pebriana