DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Tragedi gugurnya sejumlah pahlawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyentak publik. Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara keras menyentil pemerintah agar tidak tutup mata. Ia mendesak negara segera memberikan perlindungan maksimal bagi petugas dan relawan karhutla yang bertaruh nyawa di lapangan demi menyelamatkan warga dari kepungan asap.

Tercatat, setidaknya sembilan petugas dan relawan telah gugur. Rinciannya, tiga orang di Kalimantan Tengah, lima pahlawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Probolinggo, dan Nurdin, relawan asal Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Bahkan, seorang lansia di Samarinda, Kalimantan Timur, meregang nyawa saat mencegah api merembet ke permukiman.

“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dah relawan saat berjibaku memadamkan api,” tutur Puan dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Puan menegaskan, kehilangan nyawa ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk mempercepat pengendalian bencana sekaligus mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan.

Baca juga :  RUU PFII Selangkah Lagi Jadi UU, DPR-Pemerintah Bidik Indonesia Jadi Pusat Keuangan Global

“Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api Karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tegas Puan.

Jangan Biarkan Pahlawan Kemanusiaan Berjuang Sendirian

Menurut Puan, para pejuang garda depan ini berangkat dengan niat mulia, sehingga negara wajib hadir menopang mereka dengan sistem perlindungan yang jelas, bukan sekadar modal nekat.

“Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” tambahnya.

Bagi cucu proklamator Bung Karno ini, pengorbanan mereka tidak ternilai harganya. “Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara.”

Puan juga menyoroti peran heroik kelompok perempuan, seperti The Power of Mama di Kalimantan, yang turun gunung berpatroli hingga memadamkan titik api. Belum lagi para mahasiswi, lansia di dapur umum, hingga srikandi BPBD.

Baca juga :  Anis Byarwati Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 Dalam Omnibus Law

“Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhuta juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ungkap Puan.

Ia menegaskan, peran perempuan dalam manajemen bencana ini sangat krusial. “Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan.”

“Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” desaknya.

Tanggung Jawab Negara kepada Keluarga Korban

Tidak hanya soal perlindungan di lapangan, mantan Menko PMK ini menuntut tanggung jawab penuh negara bagi keluarga yang ditinggalkan para relawan yang gugur, maupun mereka yang cedera.

“Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,” paparnya.

Baca juga :  Anggota DPR Kritisi Kalung Antivirus Buatan Kementan

Dampak ekonomi warga akibat kabut asap juga tidak luput dari bidikan Puan. “Orang tua yang mendampingi anak sakit, pekerja yang mengurangi aktivitas, dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam keputusan Pemerintah.”

Ia mendesak kolaborasi konkret antara pusat dan daerah. “Daerah yang kemampuannya terbatas perlu memperoleh bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan.”

Khusus bagi para pahlawan api yang telah berpulang, Puan meminta ada pendampingan jangka panjang. “Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak.”

DPR berjanji akan terus memelototi kinerja pemerintah dalam krisis ini. “Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” tegasnya.

“Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” tutup Puan.