DIKSIMERDEKA.COM GIANYAR – Urusan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan cuma beban pemerintah pusat. Pemerintah Daerah (Pemda) dilarang pelit alias lepas tangan soal mandatori anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Beban berat ini juga wajib ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketegasan ini dilontarkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Bupati Gianyar, Bali, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi PKB ini menyoroti masih banyaknya daerah yang setengah hati mengalokasikan anggaran pendidikannya.

Ia lantas mengacungkan jempol untuk tata kelola anggaran pendidikan Bali, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, yang dinilai berani jor-joran memperluas akses pendidikan warganya lewat program beasiswa.

“Nah, ini patut dicontoh bagi daerah lain bahwa mandatory spending yang 20 persen, amanat konstitusi itu tidak hanya dibebankan kepada APBN, tetapi juga kepada APBD,” ujar Lalu.

Baca juga :  Komisi X DPR RI Jabarkan Alasan Revisi UU Sisdiknas

Gianyar Jadi Role Model, Guyur Beasiswa dari TK hingga Bangku Kuliah

Bukan tanpa alasan Komisi X DPR memberikan rapor biru. Pemkab Gianyar rupanya tidak cuma obral janji. Mereka sudah mengeksekusi program beasiswa APBD sejak beberapa tahun lalu, menyasar peserta didik di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Bahkan, sejak 2025, kucuran beasiswa ini diperluas hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Lalu berharap, langkah taktis dari ‘Pulau Dewata’ ini bisa menampar sekaligus memotivasi Pemda lain. Konstitusi harus diterjemahkan menjadi program nyata yang langsung dirasakan perut dan otak masyarakat, bukan sekadar angka mati di atas kertas.

“Kabupaten Gianyar menunjukkan itikad yang luar biasa untuk melaksanakan konstitusi. Ini perlu dicontoh sekali lagi bagi daerah-daerah lain,” tegasnya.

Menurut Lalu, keseriusan ‘tuan rumah’ dalam mengelola sektor pendidikan akan berbanding lurus dengan meroketnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi di sektor ini adalah kunci mutlak mencetak generasi penerus yang berdaya saing global, bukan generasi kaleng-kaleng.

Baca juga :  FISIP UNEJ Gelar Bonding Alumni dan Bedah Buku Pengembangan SDM

“Ini menunjukkan bahwa kalau daerah diurus dengan serius, maka tentu kemajuan dan pemajuan di seluruh sektor, terutama di bidang pendidikan, itu akan menghasilkan SDM-SDM yang menjadi generasi penerus perjuangan bangsa kita,” ungkapnya.

Kucuran DAK Rp 22 Miliar & Pentingnya SDM Berkarakter

Sebagai bentuk dukungan pusat terhadap gebrakan daerah, dalam momen tersebut Komisi X DPR RI turut menyerahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp22 miliar untuk Kabupaten Gianyar.

Suntikan dana segar ini diproyeksikan untuk menebalkan amunisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, hingga berbagai tunjangan guru. Harapannya jelas: dana ini harus mendarat mulus dan dikelola tanpa celah, agar dampaknya langsung dirasakan oleh sekolah, guru, dan para siswa.

Baca juga :  Komisi X DPR RI Uji Publik “RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi” di UNS

Merespons apresiasi dan kucuran dana tersebut, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun yang membacakan sambutan Bupati Gianyar, sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi paling vital. SDM unggul tidak boleh sekadar pintar secara akademik, tapi miskin moral.

“Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi fondasi utama. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, keterampilan, serta kecintaan terhadap budaya dan daerahnya,” ungkap Mayun.

Pemkab Gianyar berharap kemesraan antara pemerintah pusat dan daerah ini terus berlanjut. Sinergi yang kuat diyakini bakal mendongkrak kualitas pendidikan sekaligus menjamin setiap anak bangsa mendapat porsi layanan pendidikan yang setara dan berkualitas.