DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Suasana berbeda nampak tersaji di SMK Taman Pendidikan (TP) 45 pada pekan ini. Ketika sekolah-sekolah lain dipenuhi riuh siswa baru yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sekolah swasta yang beralamat di Jalan Gadung, Denpasar tersebut justru lengang.

Alasanya, tidak ada satupun siswa mendaftar pada tahun ajaran 2026/2027. Sekolah yang berdiri sejak 1983 ini pun terancam tidak beroperasi atau ditutup.

Wakil Kepala Sekolah SMK TP 45 I Gede Bagus Sukariana Eka Pratama mengatakan pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, SMK TP 45 tidak mendapatkan satupun siswa baru.

Bagus mengatakan salah satu penyebabnya yaitu terjadi pergeseran minat calon siswa baru. Ia mengatakan SMK TP 45 memiliki dua kompetensi keahlian yaitu akutansi dan perkantoran. Namun beberapa tahun terakhir, minat calon siswa mulai bergeser dari program studi tersebut, sehingga mempengaruhi jumlah pendaftar.

“Basic asli kami itu kan di manajemen yaitu akutansi dan perkantoran. Sekarang di dua jurusan ini sepertinya ada pergeseran sehingga kami tidak begitu banyak dapat siswa,” terangnya sata ditemui di sekolah, Jumat (17/07/2026).

Sebetulnya dalam tiga tahun terakhir, pihak sekolah telah mengembangkan pembelajaran yang terintegrasi dengan sektor pariwisata untuk menjawab kebutuhan pasar. Pada program studi akuntansi, misalnya, siswa kini mendapatkan pembekalan tambahan melalui program Hospitality Class.

Melalui program tersebut, siswa tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja di bidang administrasi dan perkantoran, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan industri perhotelan.

“Selama ini lulusan kami identik bekerja di kantor. Sekarang kami ingin membuka peluang agar mereka juga bisa berkarier di sektor pariwisata,” ujarnya.

Namun, upaya tersebut nyatanya tidak bisa mendongkrak penerimaan siswa di SMK TP 45. Di samping pergeseran minat, ia menilai menurunnya jumlah pendaftar dipengaruhi persaingan yang semakin tinggi dengan sekolah lain.

Menurutnya banyak calon siswa lebih memilih sekolah yang telah memiliki reputasi kuat atau berstatus favorite.

“Beberapa sekolah menerima siswa jauh di atas target, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Kondisi itu membuat pemerataan jumlah siswa belum terjadi,” katanya.

Saat ini jumlah siswa di SMK TP 45 hanya 16 orang. Rincianya, 11 siswa di kelas XII, dan 5 siswa di kelas XI. Sementara untuk kelas X tidak mendapatkan siswa. Dengan kondisi tersebut, SMK yang sudah memiliki 11 ribu alumni ini pun terancam tutup.

Meski dihadapkan pada posisi tidak mudah, Bagus mengatakn SMK TP 45 tetap optimistis. Terlebih saat ini sekolah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra industri, termasuk jaringan hotel internasional yang berbasis di Prancis.

Ia berharap kedepan kerja sama tersebut menjadi nilai tambah bagi sekolah untuk menarik siswa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk memperoleh pengalaman industri hingga kesempatan bekerja di sektor perhotelan.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Made Sumitra Chandra Jaya mengatakan hampir 90 persen SMA dan SMK swasta di Bali mengalami penurunan penerimaan siswa pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak lepas dari besarnya daya tampung sekolah negeri.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, pada tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 64.021 siswa lulus jenjang SMP/MTs.

Sementara itu, daya tampung sekolah negeri mencapai 56.346 siswa. Dengan rincian daya tampung di SMA yaitu 31.398 siswa dan SMK yaitu 24.948 siswa. Artinya terdapat selisih 7.676 siswa.

“Nah, selisih itu kita rebutkan hampir dengan 60 sekolah swasta bayangkan itu,” terangnya.

Chandra mengatakan jika tidak ada intervensi memadai dari pemerintah, sekolah swasta akan terancam rontok satu persatu.

Menurut Chandra salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan moratorium pembangunan sekolah negeri di wilayah yang telah memiliki sekolah swasta.

Chandra mengatakan seharusnya pemerintah tidak membangun sekolah negeri baru apabila sekolah swasta di suatu daerah masih mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.

“Kalau swasta sudah mampu melayani masyarakat, pemerintah tidak perlu lagi membangun sekolah negeri. Anggaran itu lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung sekolah swasta,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di Nusa Penida, Klungkung. Salah satu SMA swasta disana sebelumnya mampu membuka dua rombongan belajar, sementara kini hanya memperoleh satu rombongan setelah bertambahnya sekolah negeri di wilayah tersebut.

Kondisi serupa juga disebut terjadi di sejumlah daerah lain hingga menyebabkan beberapa sekolah swasta terpaksa menghentikan operasional.

“Kalau kebijakannya tetap seperti sekarang, sekolah swasta akan satu per satu tutup. Dampaknya bukan hanya gedung sekolah yang tidak terpakai, tetapi juga guru-guru kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Di samping itu, BMPS juga mengusulkan penyusutan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Saat ini katanya jumlah rombel di sekolah negeri mencapai 36 siswa dalam satu kelas, kedepan menurutnya harus disusutkan menjadi 20 siswa.

“Kalau dikecilkan lagi kan otomatis pembelajaran dapat berlangsung dengan berkualitas. Guru juga dapat mengajar secara maksimal. Kalau dibikin 36 siswa, bahkan lebih, guru pun akan susah ngajarnya,” terangnya.

Di sisi lain BMPS juga mengusulkan pemerintah mengubah arah kebijakan pendidikan. Menurutnya, sekolah negeri, menurutnya, sebaiknya difokuskan menjadi sekolah unggulan yang menerima siswa berprestasi berdasarkan kemampuan akademik, bukan mengejar jumlah peserta didik.

Reporter: Agus Pebriana