MANILA, DIKSIMERDEKA.COM – Hubungan Filipina dan China kembali memanas. Pemerintah Filipina mengecam keras video berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diunggah media pemerintah China, China Daily, karena menggambarkan warga Filipina sebagai monyet. Manila menyebut tayangan tersebut sebagai bentuk propaganda rasis yang menghina martabat bangsa dan mendesak agar video itu segera dihapus.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan penggambaran warga negaranya sebagai monyet dalam video yang diunggah di akun Facebook China Daily pada 10 Juli itu telah melewati batas.

“Kami menarik garis tegas terhadap penggambaran warga Filipina sebagai monyet dalam video 10 Juli 2026. Tayangan itu sangat menghina, menyakitkan, dan sama sekali tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis malam.

Pemerintah Filipina juga meminta China Daily segera mencabut video tersebut dari media sosial. Hingga berita ini ditulis, Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai tuntutan tersebut.

Video AI Singgung Sengketa Laut China Selatan

Video yang dibuat menggunakan teknologi AI itu menampilkan seekor monyet mengenakan pakaian tradisional Filipina. Karakter tersebut digambarkan diarahkan oleh dua lengan yang melambangkan Amerika Serikat dan Jepang mengenai lagu yang harus dinyanyikan.

Baca juga :  Hilirisasi Tembaga RI Moncer, Ekspor Tembus Rp64 Triliun

Setelah disebut “bodoh”, karakter monyet itu mengambil lembar lirik bertuliskan “South China Sea arbitration award” atau putusan arbitrase Laut China Selatan. Tak lama kemudian, karakter tersebut dilempar ke laut dan disembur meriam air dari sebuah kapal.

Video itu diunggah bertepatan dengan peringatan 10 tahun putusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang pada 2016 menyatakan klaim luas China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Hingga kini Beijing tetap menolak mengakui putusan tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina Murka

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro melontarkan kecaman keras terhadap isi video tersebut. Ia menyebut tayangan itu sebagai propaganda yang memalukan bagi negara yang mengaku bertanggung jawab menjaga stabilitas kawasan.

“Ini adalah propaganda yang tercela dan menjadi aib bagi negara mana pun yang mengaku menjalankan kepemimpinan regional secara bertanggung jawab,” kata Teodoro.

Menurutnya, penggunaan narasi rasis menunjukkan kelemahan pemerintah China dalam mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan.

“Peristiwa ini menunjukkan kelemahan sebuah pemerintah yang memilih menggunakan rasisme, ancaman, dan kebencian yang direkayasa karena gagal mempertahankan klaimnya melalui akal sehat, bukti, maupun hukum,” tegasnya.

Teodoro juga menilai video tersebut bukan hanya mengejek putusan arbitrase internasional tahun 2016, tetapi juga memuliakan kekerasan terhadap rakyat dan prajurit Filipina.

“Ejekan terhadap putusan arbitrase yang sah tahun 2016 dan pengagungan kekerasan terhadap rakyat serta prajurit Filipina memperlihatkan kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda China,” ujarnya.

Ketegangan Manila-Beijing Kian Memuncak

Kecaman keras Manila muncul ketika hubungan Filipina dan China tengah berada pada titik yang sensitif akibat sengketa Laut China Selatan.

Baca juga :  Drone Mata-Mata Bawah Laut China Muncul di RI, Australia Ketar-Ketir

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara berulang kali terlibat insiden di laut. Kapal penjaga pantai China beberapa kali dituduh melakukan manuver agresif terhadap kapal Filipina, termasuk menggunakan meriam air di wilayah sengketa.

Baca juga :  Gempa Filipina Tewaskan 55 Orang, Kota-Kota di Mindanao Porak-Poranda

Ketegangan juga meningkat setelah Beijing menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro. Belum lama ini, China juga memasang penghalang terapung di pintu masuk Scarborough Shoal, wilayah yang menjadi sengketa kedua negara. Penghalang tersebut akhirnya dicabut setelah Filipina melayangkan protes diplomatik.

Sengketa Laut China Selatan sendiri masih menjadi salah satu sumber utama ketegangan di kawasan Asia-Pasifik. Meski putusan arbitrase internasional pada 2016 memenangkan gugatan Filipina dan menyatakan klaim historis China tidak memiliki dasar hukum, Beijing tetap menolak mengakui keputusan tersebut dan terus menegaskan klaimnya atas sebagian besar perairan strategis itu.

Kasus video AI yang dianggap rasis ini diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan diplomatik kedua negara yang selama beberapa tahun terakhir terus diwarnai perselisihan mengenai kedaulatan wilayah dan keamanan maritim.