DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta membuka peluang penggabungan atau regrouping bagi sekolah negeri yang mengalami kekurangan jumlah siswa. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif.

Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah dasar di Bali mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Salah satunya SD Negeri 3 Bukit di Kabupaten Karangasem yang hanya menerima dua siswa.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jembrana. SD Negeri 5 Pohsanten di Kecamatan Mendoyo hanya menerima dua siswa baru. Sementara itu, SD Negeri 6 Bhuana Giri di Kabupaten Karangasem tidak memperoleh siswa baru sama sekali pada tahun ajaran ini.

Giri Prasta mengungkapkan bahwa penurunan jumlah siswa di sejumlah sekolah tersebut telah dikordinasikan dengan dinas pendidikan untuk dilakukan evaluasi dan pemetaan lebih dalam.

Baca juga :  KONI Jembrana Resmi Dilantik, Giri Prasta Siapkan Strategi Prestasi Olahraga Bali

“Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar melakukan kalkulasi ke depan,” terangnya, Selasa (14/07/2026).

Giri mengakui saat ini sebaran jumlah siswa di sejumlah sekolah di Bali masih belum merata, termasuk juga ada sekolah yang memiliki jumlah siswa tidak seimbang di setiap jenjang kelas.

“Ada sekolah yang siswanya tidak merata. Misalnya, kelas satu ada, kelas dua tidak ada, kelas tiga ada, kelas empat tidak ada. Ini tentu harus dievaluasi,” ujarnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Melalui skema tersebut, sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit akan digabung dengan sekolah terdekat agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Baca juga :  Giri Prasta Ajak Umat Muslim Bersinergi Bangun Bali Berlandaskan Nilai Sad Kerthi

Sementara itu, Gedung sekolah yang tidak lagi difungsikan sebagai tempat belajar akibat regrouping nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum lainnya.

Adapun sekolah yang menjadi lokasi penggabungan akan diperkuat, termasuk melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) apabila dibutuhkan untuk menampung tambahan peserta didik.

“Regrouping itu kita akan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sementara (sekolah yang menjadi lokasi regrouping) akan ditingkatkan lagi,” terangnya.

Giri Prasta memastikan kebijakan regrouping tersebut tidak akan berdampak pada keberlangsungan tenaga pendidik.

Menurutnya, seluruh guru tetap akan mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan karena secara umum Bali masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

“Guru ASN bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Yang perlu dipikirkan adalah pemberian insentif yang layak, terutama bagi guru yang bertugas di daerah terpencil,” katanya.

Baca juga :  Wagub Giri Prasta Minta Gong Sakral Pura Mas Pidada Dijaga

Senada dengan Giri Prasta, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta juga menawarkan regrouping sebagai salah satu alternatif di tengah menyusutnya penerimaan siswa di sekolah. Meski demikian, Surwirta memandang kebijakan tersebut harus didasarkan pada pemetaan yang matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia berkaca pada pengalaman saat menjabat sebagai bupati Klungkung, ketika sejumlah sekolah di Nusa Penida sempat direncanakan untuk digabung karena minim murid.

Namun, setelah perkembangan ekonomi dan sektor pariwisata di wilayah tersebut meningkat, sekolah-sekolah itu kembali memperoleh banyak peserta didik.

“Jangan buru-buru melakukan regrouping.Jangan sampai sekolah sudah ditutup, beberapa tahun kemudian justru harus membangun sekolah baru lagi,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana