DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Bansos Berbasis AI menjadi salah satu program transformasi digital yang tengah dipercepat pemerintah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan akurasi data sekaligus menutup celah korupsi dalam berbagai program pemerintah.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah terus mempercepat pembangunan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan akurasi data sekaligus menutup celah korupsi dalam berbagai program pemerintah.

Menurut Luhut, proyek tersebut kini memasuki tahap penting setelah pemerintah memahami berbagai persoalan yang muncul dalam penerapan digitalisasi berbasis AI di lingkungan pemerintahan.

“Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia. Saya pikir ini nanti adalah success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Saat ini pemerintah menjalankan program percontohan di 42 kabupaten. Sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi telah lebih dulu menerapkan sistem tersebut dan menjadi model awal pengembangan digitalisasi layanan pemerintah berbasis AI.

Baca juga :  Projo Bali Deklarasikan Prabowo-Ganjar, Koster: Etika Politiknya Harus Benar

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan seluruh kabupaten yang menjadi proyek percontohan dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan pemutakhiran data pada akhir Juli 2026.

Setelah tahap uji coba selesai, Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek percontohan antara 6 hingga 9 Juli 2026.

“Ada beberapa pilihan lokasi yang akan dikunjungi Presiden, antara Surabaya, Banyuwangi, atau Bali,” ujarnya.

Diluncurkan Nasional pada Oktober-November

Pemerintah menargetkan peluncuran nasional sistem tersebut dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026 setelah proses validasi data selesai dilakukan.

Luhut menyebut sistem ini nantinya akan mencakup 541 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Kami harap 80 sampai 90 persen sudah berjalan. Kemudian akhir tahun semuanya sudah selesai sehingga Presiden Prabowo mendapatkan data yang akurat dari sistem ini,” katanya.

Ia menegaskan seluruh pengembangan teknologi tersebut dikerjakan oleh tenaga ahli dan anak-anak muda Indonesia.

Menurut Luhut, puluhan talenta digital saat ini bekerja mengembangkan sistem tersebut secara intensif.

Baca juga :  RDMP Balikpapan Digadang Setop Impor BBM, Negara Akhirnya Berhenti Bergantung?

Bansos hingga Program Strategis Akan Terintegrasi

Luhut menjelaskan digitalisasi tidak hanya digunakan untuk penyaluran bansos, tetapi berpotensi terintegrasi dengan berbagai program pemerintah lainnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan data yang dihasilkan sistem tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden membuat keputusan berdasarkan data yang akurat,” ujarnya.

Potensi Efisiensi Capai Ribuan Triliun Rupiah

Salah satu manfaat terbesar dari digitalisasi berbasis AI adalah potensi penghematan anggaran negara dalam jumlah sangat besar.

Luhut memperkirakan efisiensi yang dapat dihasilkan sistem tersebut mencapai ribuan triliun rupiah.

“Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp1.500 triliun sampai Rp2.000 triliun,” katanya.

Menurut dia, penghematan itu berasal dari berkurangnya kebocoran anggaran, peningkatan akurasi data penerima manfaat, hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor strategis.

Ia mencontohkan sistem pengawasan digital seperti SIMBARA yang telah diterapkan pada sektor batu bara dan kini mulai dikembangkan untuk komoditas lainnya, termasuk nikel.

Baca juga :  ASEAN Mulai Merapat ke Rusia, RI Impor Minyak hingga Bidik Kilang & Storage

Bangun Ekosistem Antikorupsi

Lebih lanjut, Luhut menegaskan tujuan utama digitalisasi berbasis AI adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan minim penyimpangan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi,” tegasnya.

Menurut Luhut, sistem tersebut akan terintegrasi dengan berbagai platform digital pemerintah yang saat ini sedang dikembangkan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan infrastruktur pusat data dan komputasi yang memadai untuk mendukung kebutuhan AI nasional, termasuk menjajaki peran Telkom dalam pengembangan kapasitas komputasi dan pemrosesan data di masa mendatang.

Dengan target implementasi nasional pada akhir 2026, digitalisasi pemerintahan berbasis AI diharapkan menjadi salah satu program transformasi digital terbesar dalam sejarah Indonesia.

Pemerintah berharap penerapan Bansos Berbasis AI mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan dukungan data yang lebih akurat, program pemerintah diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.