DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai langkah moratorium tersebut merupakan keputusan tepat di tengah kebutuhan pembenahan tata kelola program dan tekanan terhadap keuangan negara.

Menurut Charles, kebijakan moratorium tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles Honoris di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai keputusan BGN untuk menunda ekspansi pembangunan dapur baru sekaligus membenahi dapur yang sudah beroperasi merupakan langkah yang bertanggung jawab. Terlebih, pemerintah juga akan meningkatkan standar operasional SPPG serta memperkuat kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut.

Baca juga :  Data PBI-JKN Amburadul! Desil 1–5 Terpental, Desil 6–10 Malah Dapat Bantuan

Fokus pada Kelompok Rentan

Charles juga mengapresiasi langkah BGN yang mengalihkan fokus dari target kuantitas 82,9 juta penerima manfaat menjadi intervensi gizi yang lebih berkualitas bagi kelompok rentan.

Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, pendekatan baru tersebut jauh lebih rasional karena program MBG seharusnya tidak diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen untuk mengatasi persoalan gizi di kelompok yang paling membutuhkan.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :  Anggota DPR Kritisi Kalung Antivirus Buatan Kementan

Tidak Semua Anak Harus Dapat MBG

Charles menegaskan, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Karena itu, ia mendukung langkah BGN untuk mempertajam sasaran penerima manfaat.

“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegas legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Menurutnya, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional.

Dapur Berbasis Sekolah

Selain mendukung moratorium, Charles juga mendorong transformasi model pelaksanaan MBG dari sistem dapur terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

Ia menilai model tersebut lebih efektif karena memungkinkan pengelolaan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat, sekaligus mengurangi biaya logistik dan distribusi.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Alokasikan 10 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

“Model dapur berbasis sekolah memungkinkan pengawasan kualitas makanan lebih baik, memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, dan membuka ruang partisipasi sekolah serta masyarakat,” katanya.

Menurut Charles, sekolah juga dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi gizi dan memantau kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program.

Keberhasilan Bukan dari Jumlah Penerima

Charles mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat.

Yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.