Koster: Tidak Ada Lagi Urusan Kabupaten dan Kota, Bali Harus Dibangun dalam Satu Tata Kelola

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral dan kepentingan kewilayahan. Menurut dia, seluruh pemerintah daerah di Bali harus bergerak dalam satu arah pembangunan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rapat itu membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga penanganan stunting.

Koster mengatakan Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama. Karena itu, pembangunan tidak boleh lagi terjebak pada kepentingan masing-masing daerah, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Menurut Koster, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan.

Ia menyebut berbagai indikator pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Bali saat ini tercatat sebagai provinsi terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam sejumlah kategori strategis, mulai dari pengendalian inflasi hingga penanganan kemiskinan dan stunting.

Selain itu, Bali meraih penghargaan nasional sebagai provinsi terbaik dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting. Di tingkat kabupaten, Badung, Gianyar, dan Tabanan menempati tiga posisi teratas, sedangkan Kota Denpasar menjadi kota terbaik untuk kategori yang sama.

“Kita sudah memiliki Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil masing-masing daerah,” kata Koster.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, pergudangan, serta akomodasi dan makan minum harus terus diperkuat.

Koster mengapresiasi seluruh bupati dan wali kota yang telah memetakan persoalan daerahnya masing-masing secara rinci. Menurut dia, laporan yang disampaikan dalam rapat telah berbasis data sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saya bangga bupati dan wali kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus memanfaatkan keunggulan sektor ekonomi di setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Ia menargetkan tingkat kemiskinan Bali yang saat ini berada di angka 3,42 persen dapat terus diturunkan hingga mencapai 3 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi anggaran agar perputaran ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Koster juga meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat langkah bersama dalam menurunkan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting.

Di sektor pangan, ia mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan mulai 2026. Menurut dia, seluruh pembangunan yang dilakukan harus memperkuat identitas Bali secara keseluruhan, bukan hanya mengangkat nama satu daerah tertentu.

“Kalau satu kabupaten atau kota terkena masalah dan ramai di media, yang terdampak adalah Bali. Yang rugi kita semua, bukan hanya satu daerah,” katanya.

Ia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan pertanian produktif. Selain itu, pembangunan hotel dan restoran baru harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu keseimbangan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk memperkuat ekonomi daerah, Koster meminta perusahaan umum daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, kebutuhan hotel dan restoran di wilayah selatan Bali dapat dipenuhi oleh hasil produksi daerah lain di Pulau Dewata.

Dalam rapat tersebut, seluruh bupati dan wali kota juga memaparkan perkembangan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Secara umum, berbagai indikator seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif meskipun masih diperlukan percepatan pemerataan pembangunan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat diharapkan ikut mendukung pembangunan daerah lain agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata di seluruh Bali,” kata Koster.