DIKSIMERDEKA.COM BOGOR– Akademisi IPB University menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang belakangan memicu sejumlah insiden di lapangan.

Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Jono M Munandar, menilai masalah yang muncul tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata.

“Ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi ada keterkaitan kuat dengan sistem dan tata kelola yang belum optimal. Kalau diperbaiki setengah-setengah, risikonya tetap akan muncul,” ujar Jono dalam Strategic Discussion FEM IPB di Kampus Dramaga, 29 April 2026.

Menurut dia, penguatan sistem keamanan pangan menjadi aspek paling mendasar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga :  Pemerintah Luncurkan 3 Kebijakan Dukung Mahasiswa dan Sekolah Terdampak Covid-19

Ia menekankan pentingnya standar operasional prosedur atau SOP yang jelas mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan di seluruh daerah.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia dinilai penting untuk meningkatkan koordinasi antar pihak sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program.

Baca juga :  Dekan Fema IPB: 80 Persen Warga Melek Internet, Tapi Konsumen E-Commerce Masih Jadi Korban!

Jono juga menilai pelibatan UMKM dalam ekosistem MBG perlu diperkuat, namun tetap harus dibarengi pengawasan kualitas pangan yang ketat.

“Perbaikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kalori dan protein harian serta penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point melalui pengawasan lebih ketat,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berbasis data, termasuk inventarisasi SPPG, guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga dalam pelaksanaan programMBG

Dari sisi tata kelola, Jono menilai sistem seleksi operator dan mekanisme kontrol di berbagai lini masih perlu dibenahi.

Baca juga :  MBG Buka Pintu Lebar! BGN: Relawan Tak Dibatasi Umur, Asal Sehat dan Siap Kerja

Ia menyebut keterlibatan sekolah maupun katering profesional yang berpengalaman dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Selain itu, komunikasi publik dan penyusunan rencana kontingensi preventif juga dinilai penting agar berbagai risiko dapat diantisipasi sejak awal.

“Dengan pembenahan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini diharapkan berjalan lebih optimal, aman, dan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujarnya.