DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sebagai pusat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tanggal 15-16 November 2022, Bali mendapatkan berbagai dukungan pembangunan prasarana fisik dari pemerintah pusat guna menunjang kesuksesan penyelenggaraan event Internasional itu.

Bali juga tengah ‘dihadiahi’ sejumlah proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah oleh Pemerintah Pusat. Proyek-proyek tersebut dihadirkan dengan harapan dapat menjadi stimulus perekonomian sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Bali.

Namun, di saat bersamaan, Bali mengalami berbagai persoalan kompleks seperti daya dukung lingkungan, persaingan ekonomi dan arus investasi yang deras, kebertahanan budaya dan adat, hingga masalah sosial dan sumber daya manusia yang berpotensi mengancam eksistensi Bali.

Hal ini terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perdarah Indonesia Bali bertajuk “G20 dan Masa Depan Bali”, bertempat di Rumah Community Hub, Denpasar, Minggu (18/09/2022). 

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi Pekerja Budaya, Wayan Westa, Ketua Yayasan Konservasi Indonesia, Iwan Dewantama, Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, I Putu Eka Mahardika.

Dalam kesempatan ini Wayan Westra, mengungkapkan Bali menjadi benteng terbuka, di mana arus orang dan kapital tak terbendung datang ke Bali, membuat terjadi pembangunan yang masif di Bali terutama di sektor pariwisata yang mengorbankan dan mengalihfungsikan lahan pertanian. 

Baca juga :  Gubernur Koster: Semoga Bali Jadi Tempat Terciptanya Perdamaian Dunia

“Ketika Bali membuka Industri pariwisata. Industri ini mengambil wilayah yang luar biasa, terutama tanah-tanah untuk pembangunan villa-villa, hotel, restaurant dan sebagainya. Banyak ribuan hektar tanah beralih fungsi untuk mensejahterakan orang Bali sendiri, tapi itu hanya sesaat,” terang Wayan Westra

Lebih lanjut, menurutnya, akibat masifnya pembangunan pariwisata ini, Bali tidak memiliki pertahanan ekonomi lain di luar Pariwisata, sehingga Bali sangat rapuh saat menghadapi Pandemi Covid-19. Untuk itu menurutnya, kerapuhan ekonomi Bali inilah yang harus segera diatasi untuk masa depan Bali. 

“Berapa sih tanah kita tersisa, berapa sih sungai kita yang masih dan beberapa sumber air kita yang terselamatkan. Untuk kemudian memetakan bagaimana Bali ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Iwan Dewantama, mengatakan, Bali sedang mengalami permasalahan tata kelola air. Hal ini terbukti melalui data yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukan dari sekitar 9 kabupaten/kota di Bali, hanya 1 Kabupaten mengalami surplus air. 

Baca juga :  Menlu: Persiapan KTT G20 On The Right Track

Disamping itu Bali juga mengalami masalah intrusi air laut, dimana air laut laut menembus lapisan akuifer air tanah (freshwater) sehingga kondisi air tanah menjadi asin seperti air laut

“Dari sembilan kabupaten/kota, lima kabupaten/kota sudah mengalami intrusi air laut. Artinya ada pengambilan besar-besaran untuk air bawah tanah kita, itu terjadi. Misal bagaimana hotel, villa mengambil air bawah tanah kita dan itu tidak terkontrol,” terang Iwan Dewantama

Jika ini tidak menjadi konsen pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tata kelola air dan mengatasi turunya muka tanah, maka menurutnya, kejadian serupa seperti banjir rob di Semarang dan Jakarta bisa terjadi di Bali. Bali sebagai pulau kecil jika terjadi penurunan muka tanah akan sangat berbahaya. 

“Kondisi Bali yang luas hutannya tidak ideal, danaunya tercemar, intrusi air laut terjadi, pencemaran air, adalah fakta-fakta yang harus menjadi ukuran mau dibawa kemana Bali ke depan. Investasi-investasi yang masuk ke Bali, lebih harus berpihak pada alam dan kelangsungan pulau Bali,” tegas Iwan Dewantama

Baca juga :  Presidensi G20 Indonesia, Presiden: KTT G20 Showcase Kemampuan Indonesia Tangan Pandemi

Terkait masalah investasi, I Putu Eka Mahardika mengatakan, investasi yang masuk ke Bali harus juga melibatkan adat. Hal ini agar investasi dapat bermanfaat dan memiliki dampak bagi manusia Bali. 

“Bukan berarti bahwa ketika investasi besar-besaran datang ke Bali itu bagus. Belum tentu. Bagusnya ini apakah untuk mereka yang berinvestasi atau berdampak pada manusia Balinya. Dimana dampak ini juga ada kategorinya yaitu, apakah manusia Bali hanya sebagai pekerja, atau berdampak bagi kesejahteraan mereka,” terang I Putu Eka Mahardika

Lebih lanjut Eka Mahardika mengatakan, investasi harus tepat guna, tepat sasaran, serta sesuai dengan kontur Geografis Bali seperti tidak menghilangkan arteri air, kelestarian tanah dan lingkungan. 

“Pemerintah harus jujur dan tau kebutuhan masyarakatnya. Semua elemen dan semua lapisan dalam masyarakat harus saling mendukung dalam membangun Bali,” tutup Eka Mahardika. (gus)