DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, menggelar rapat Paripurna ke-29 membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali tahun 2022, bertempat di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (09/09/2022). 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dengan agenda pandangan Fraksi. Mengawali pandangan, perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ni Luh Yuniati, menyampaikan apresiasi.

Baca juga :  Caleg PDIP Melesat di Pileg DPR RI Dapil Bali

Fraksi PDIP, memberikan penilaian positif terkait meningkatnya target pendapatan daerah secara keseluruhan dalam perubahan APBD 2022, namun demikian, catatannya, peningkatan retribusi daerah perlu lebih diupayakan. 

“Untuk itu Perangkat Daerah terkait perlu melakukan pengembangan potensi dan penyesuaian tarif pada Retribusi Perizinan Tertentu sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,” terang Ni Luh Yuniati.

Diketahui, pendapatan daerah dalam APBD perubahan dirancang sebesar Rp 5,3 triliun, lebih besar Rp 282,5 miliar dari perhitungan dalam APBD Induk sebesar Rp5,04 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 7,3 triliun, lebih tinggi Rp 1,2 triliun dari APBD Induk 2022 yang dirancang sebesar Rp 6,1 triliun. 

Baca juga :  Rochineng: Buleleng Harus Kita ‘Ambil’

Sementara itu, perwakilan Fraksi Gerindra, I Ketut Juliarta, mengatakan fraksi Gerindra sangat memahami arah perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2022. 

Melalui perubahan ini diharapkan pencapaian target dan sasaran program pembangunan daerah lebih optimal seperti tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2022. 

Baca juga :  Usai Tak Jabat Gubernur, Koster Fokus Kemenangan PDIP di Bali

Untuk mengintensifkan pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah eksekutif meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan.  

“Serta menstimulus masyarakat agar tidak hanya bergantung dari sektor pariwisata tetapi mulai melirik jasa perdagangan antar pulau maupun eksport, sehingga pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat meningkat,” katanya. (gus/dhy)