Sambangi Kantor PHDI Bali, Kapolda Buka Dialog dengan Umat Hindu

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Irjen Pol Pasma Royce menyambangi Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali di Jalan Ratna, Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan umat Hindu untuk memperkuat komunikasi serta menjaga keamanan dan kerukunan di Bali.

Pertemuan itu dihadiri pengurus dan tokoh PHDI Bali, tokoh agama, anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta, serta kalangan akademisi Hindu.

Pasma mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upayanya membangun komunikasi dengan berbagai organisasi, lembaga, dan pemangku kepentingan sejak menjabat sebagai Kapolda Bali.

Menurut dia, menjaga keamanan dan ketenteraman Pulau Dewata membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat.

“Amanah yang diberikan kepada kami harus dijalankan secara serius, bermakna, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali,” kata Pasma.

Ia mengapresiasi pengurus PHDI Bali yang selama ini membangun komunikasi dan kerja sama dengan Polda Bali. Menurut Pasma, sinergi tersebut penting untuk menjaga kerukunan, kebersamaan, dan ketenteraman masyarakat.

Pasma menegaskan keamanan dan kepercayaan publik merupakan modal penting bagi Bali. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul perlu dievaluasi dan ditangani secara tepat agar tidak mengganggu situasi yang telah kondusif.

“Kita harus tetap tenang, terus bekerja sama, dan menjadikan kondisi ini sebagai peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat Bali,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan di tengah perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak menghambat perkembangan pariwisata maupun perekonomian Bali.

Pasma berharap PHDI Bali turut berperan menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat serta menjaga keharmonisan dan ketertiban.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mengedepankan musyawarah dan komunikasi berkelanjutan dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak mengapresiasi kunjungan Pasma. Menurut Kenak, kedatangan Kapolda ke kantor PHDI Bali menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua lembaga.

Ia mengatakan sinergi antara PHDI dan Polda Bali selama ini telah berjalan harmonis. Karena itu, ia berharap komunikasi dan kerja sama tersebut terus berlanjut.

“Sinergi ini harus tetap dilanjutkan antara PHDI dan Polda Bali,” kata Kenak.

Sudirta Soroti Pelayanan Kepolisian

Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta berharap Polda Bali menjalankan agenda Kapolri, khususnya pembenahan pelayanan publik agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Sudirta, pelayanan kepolisian tidak cukup hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan pengayoman yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ada enam agenda Kapolri. Yang paling penting buat Bali adalah agenda ketiga, mengubah pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat,” kata Sudirta.

Ia berharap Polda Bali dapat menjadi contoh bagi kepolisian di daerah lain dalam membangun hubungan yang terbuka dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat.

Sudirta menilai komunikasi langsung antara kepolisian dan organisasi keagamaan penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia juga mengapresiasi langkah Pasma yang mendatangi sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat sejak menjabat sebagai Kapolda Bali.

Menurut dia, polisi yang melakukan kesalahan tetap harus ditegur dan dilaporkan. Namun, tindakan oknum tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

“Kalau ada polisi yang salah, kita boleh menegur dan melaporkannya. Namun, polisi yang baik harus kita hargai, dan lembaga kepolisiannya tidak boleh kita benci,” ujarnya.

Sudirta juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi melalui komunikasi dan mekanisme pengaduan yang tersedia.

Minta Aset LPD dan Tanah Desa Adat Dilindungi

Dalam pertemuan tersebut, Sudirta turut menyoroti perlindungan aset lembaga perkreditan desa (LPD) dan tanah milik desa adat yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari Kapolda Bali.

Ia mengatakan LPD memiliki peran penting dalam menopang kehidupan desa adat di Bali. Karena itu, penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurus LPD harus dibedakan dari upaya melindungi aset yang menjadi milik masyarakat dan desa adat.

“Kalau ingin menangkap koruptornya, saya orang pertama yang paling setuju. Hukum berat karena merusak citra desa adat, tetapi selamatkan asetnya karena itu milik masyarakat,” kata Sudirta.

Ia menegaskan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi harus tetap berjalan. Namun, menurut dia, proses tersebut perlu memperhatikan kepemilikan aset agar tidak merugikan masyarakat desa adat.

Sudirta juga menyoroti persoalan tanah desa adat yang beralih menjadi kepemilikan pribadi dan telah bersertifikat. Ia mengingatkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat, tetapi persoalan hak atas tanah tetap perlu ditelaah berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sudirta, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang mengedepankan kepastian hukum sekaligus keadilan. Ia berharap kepolisian dapat mencermati laporan terkait tanah desa adat secara hati-hati, termasuk menelusuri riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah.

Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam membeli tanah yang memiliki riwayat sebagai aset desa adat. Penelusuran status dan asal-usul tanah dinilai penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Sudirta menegaskan desa adat memiliki peran penting dalam menjaga budaya Bali. Menurut dia, keberlangsungan pariwisata Bali juga berkaitan erat dengan keberadaan budaya dan kehidupan desa adat.

Karena itu, ia berharap Polda Bali bersama masyarakat dapat membangun kerja sama untuk menangani berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan desa adat, sekaligus menjaga keamanan dan keharmonisan di Bali.

Reporter: Agus Pebriana