DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA Kawasan jantung ibu kota mendadak heboh pada Selasa (20/10/2026) pagi. Tugu kebanggaan Jakarta, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), ‘dibajak’ oleh aktivis lingkungan. Lewat sebuah aksi damai yang berani, mereka membentangkan spanduk raksasa dari pucuk patung hingga ke bawah, menohok langsung jantung pemerintahan yang tepat berusia dua tahun.

Aksi Protes Greenpeace Bundaran HI ini bukan tanpa alasan. Mereka muak dengan penanganan bencana alam dan kebakaran hutan yang terkesan jalan di tempat, serta kebijakan negara yang dinilai abai terhadap krisis iklim hingga mencekik leher rakyat kecil.

Dua spanduk raksasa berkibar garang. Satu spanduk menghadap Istana Merdeka dengan tulisan tegas: “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara spanduk lainnya yang menghadap ke selatan menyindir tajam: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.

Bencana Makin Menggila, Nelayan dan Ojol Kena Getahnya

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang diwarnai rentetan bencana ekologis. Banjir bandang menyapu Sumatera, karhutla menebar kabut asap berbulan-bulan, hingga cuaca ekstrem yang membuat jutaan warga kelimpungan. Sementara lingkungan hancur, dompet rakyat pun ikut jebol.

Baca juga :  SDM Gizi Seret, Program MBG Terancam Cuma “Asal Kenyang”?

Riset teranyar Greenpeace Indonesia berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah” membongkar fakta miris. Krisis iklim telah menggerus habis penghasilan pekerja. Kelompok yang paling menjerit adalah nelayan dan pekerja gig seperti driver ojol (ojek daring) serta pekerja lepas.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.

Baca juga :  Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah

Laporan tersebut membuktikan bahwa dari delapan kelompok masyarakat di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul, dampak paling mematikan dari krisis iklim menghantam pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul anjloknya produktivitas serta pendapatan (39%).

Klaim Ekonomi Meroket, Tapi Kok Rakyat Disuruh Ngirit?

Di tengah penderitaan warga, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyentil keras klaim Presiden Prabowo Subianto soal pertumbuhan ekonomi 5,45% yang dibanggakan pada Sidang Tahunan lalu.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.

Baca juga :  Jaring Nusa KTI : Krisis Iklim Mengancam Masyarakat Pesisir

Faktanya di lapangan, rakyat dipaksa putar otak agar dapur tetap ngebul. Demi bertahan hidup, 57,34% warga rela memangkas belanja demi menghemat Rp50 ribu hingga Rp1 juta. Bahkan, 56,79% warga terpaksa nyambi mencari kerja sampingan, dan 38,78% lainnya nekat bercocok tanam sendiri di rumah demi menghemat anggaran makan.

Penderitaan ini makin berlipat ganda saat pemerintah dinilai salah fokus. Alih-alih memperkuat mitigasi, anggaran negara malah disedot untuk program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memicu inflasi pangan, sementara anggaran penanggulangan bencana justru dipangkas saat Indonesia sedang darurat bencana alam.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.