DIKSIMERDEKA.COM MOSKOW– Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menangguhkan pelaksanaan paket sanksi ekonomi komprehensif terhadap Rusia. Melalui perintah eksekutif yang diterbitkan pada Jumat, Trump menyatakan bahwa penangguhan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh Kongres tersebut dilakukan demi kepentingan nasional Amerika Serikat, Jumat (16/10/2026).

Langkah penangguhan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Kyiv. Belakangan ini, Trump secara terbuka melontarkan kritik terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, termasuk melontarkan pernyataan yang mengisyaratkan perlunya pergantian kepemimpinan di Ukraina.

Dilansir The Guardian, paket sanksi yang ditangguhkan tersebut merupakan produk legislasi dwipartai yang jarang terjadi di Kongres AS. Aturan yang diprakarsai oleh mendiang Senator Lindsey Graham ini dirancang untuk memutus dengan cepat aliran sumber daya finansial yang mendanai perang Rusia di Ukraina. Sanksi ini sedianya akan dijatuhkan kepada pejabat Rusia, perbankan, armada kapal tanker bayangan pengangkut energi, serta penerapan tarif hingga 100 persen bagi importir utama migas Rusia.

Baca juga :  Perang Iran Bikin Toyota Rugi Rp60 Triliun, Harga Material dan Penjualan Terpukul

Kesepakatan Impor Solar Rusia Jelang Pemilu

Penangguhan sanksi ini diumumkan hanya sepekan setelah Trump menyepakati pembelian solar dari Rusia. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan menekan harga energi global, namun sekaligus mengakhiri tekanan ekonomi yang selama ini dibangun oleh AS dan negara-negara Barat terhadap Kremlin.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Rusia akan segera memasok lebih dari 300.000 metrik ton solar. Pasokan akan berlanjut dengan tambahan 500.000 ton pada November, 1 juta ton setelahnya, dan 3 juta ton dalam waktu dekat.

Kebijakan energi ini berkaitan erat dengan dinamika politik domestik AS menjelang pemilihan umum sela bulan depan. Trump menyalahkan serangan militer Ukraina ke fasilitas kilang minyak Rusia sebagai penyebab lonjakan harga energi. Kenaikan harga ini dikhawatirkan dapat mengancam posisi mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga :  Trump Ancam Blokade Selat Hormuz! Dunia Terancam Krisis Energi Global

Di samping itu, pemerintahan Trump saat ini juga tengah menghadapi dugaan penahanan informasi intelijen terkait serangan rudal balistik Rusia dari Ukraina, serta pembatasan penggunaan jaringan internet satelit Starshield untuk operasi drone militer Ukraina.

Penolakan Kongres dan Respons Ukraina

Keputusan penangguhan sanksi dan impor solar ini memicu reaksi keras dari Kongres AS. Kelompok dwipartai yang terdiri dari 12 senator, termasuk enam senator dari Partai Republik, mengirimkan surat desakan agar Trump membatalkan kesepakatan solar tersebut dan segera mengeksekusi “Undang-Undang Sanksi Rusia dan Iran Lindsey O. Graham 2026”. Berdasarkan undang-undang tersebut, tenggat waktu penjatuhan sanksi jatuh pada 18 Oktober.

Baca juga :  Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Trump, Kekuasaan Presiden Dibatasi

Dari pihak Ukraina, Presiden Zelenskyy menyatakan kekecewaannya. Di sela-sela pertemuannya dengan para pemimpin Eropa di Brussels, Jumat, Zelenskyy menegaskan bahwa kesepakatan pembelian solar tersebut akan membuat aliran dana kembali masuk ke kantong Rusia.

Sementara itu, Senator Darline Graham, yang menggantikan mendiang kakaknya, Lindsey Graham, merespons situasi ini secara pragmatis. Dalam debat politik di Carolina Selatan, kandidat yang didukung Trump ini menyatakan bahwa undang-undang sanksi memberikan kewenangan bagi presiden untuk mengakhiri perang.

“Keputusan untuk menggunakan (sanksi) atau cara lain ada di tangannya. Namun, tujuan utamanya adalah menurunkan harga bensin dan mengakhiri perang,” ujar Graham.