Bikin Elus Dada, Korban Fisik Paling Banyak. Pemerintah Jiran Gelontorkan Rp65 Miliar Pasang CCTV

DIKSIMERDEKA.COM KUALA LUMPUR — Wajah pendidikan di negeri jiran sedang tercoreng arang. Angka kekerasan di lingkungan pendidikan mendadak jadi sorotan tajam setelah ribuan insiden perundungan terbongkar ke publik.

Berdasarkan laporan yang dilansir dari The Star / Asia News Network, tercatat ada lebih dari 4.000 Kasus Bullying Sekolah Malaysia termasuk di sekolah berasram ayang terjadi hanya dalam kurun waktu enam bulan, yakni antara Maret hingga Agustus 2026. Fakta mencengangkan ini diungkapkan langsung di hadapan Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia).

Rinciannya bikin elus dada. Dari total kasus tersebut, aksi kekerasan fisik merajai dengan 2.480 kasus. Sisanya disusul oleh perundungan verbal (1.386 kasus), perundungan non-verbal (243 kasus), dan perundungan dunia maya atau cyberbullying (180 kasus).

Merespons ledakan kasus ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas perundungan harus berkelanjutan dan tidak hanya sebatas pada tindakan indisipliner,” tegas kementerian tersebut dalam jawaban tertulisnya di parlemen, Senin (14/10).

Lebih lanjut ditegaskan, “Setiap pengaduan harus diberikan perhatian yang sesuai dan diselidiki sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta diikuti dengan langkah-langkah intervensi yang diperlukan.”

Sebagai langkah antisipasi yang konkret, kementerian telah mengambil berbagai cara untuk memperketat keamanan. Salah satunya adalah proyek pemasangan kamera pengawas (CCTV) secara masif. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah telah memasang CCTV di 200 sekolah berasrama dengan alokasi dana RM3 juta (setara dengan sekitar Rp13,14 miliar).

Inisiatif ini terus dikebut pada tahun 2026 dengan penambahan CCTV di 333 sekolah berasrama. “Untuk Fase 3 tahun depan, alokasi sebesar RM15 juta (sekitar Rp65,7 miliar) telah disiapkan untuk memperluas pemasangan CCTV di 1.000 sekolah di seluruh negeri,” ungkap KPM.

Selain mengandalkan mesin, KPM juga mempertebal barisan penjaga. Sejak 1 April lalu, sebanyak 300 Asisten Warden Asrama MySTEP (MyPWA) telah diterjunkan ke berbagai sekolah berasrama.

“Mereka membantu lebih dari 10.000 warden yang ada dalam urusan yang berkaitan dengan keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan siswa, terutama untuk pengawasan di malam hari,” jelas kementerian seraya menambahkan bahwa mereka juga telah melakukan Audit Keselamatan Asrama di 850 sekolah.

“Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di tingkat sekolah dan memastikan bahwa tindakan tindak lanjut yang tepat dapat diambil,” tambah pihak kementerian.

Meski sudah jor-joran anggaran, KPM sadar betul bahwa fasilitas fisik seperti CCTV tak bisa dijadikan satu-satunya tameng.

“Pengawasan oleh staf sekolah, kepekaan terhadap perubahan perilaku siswa, dan tindakan cepat dalam merespons keluhan juga merupakan komponen penting dalam memastikan lingkungan asrama yang aman,” tegasnya.

Untuk melindungi whistleblower atau pelapor, portal pengaduan Kasus Bullying Sekolah Malaysia milik kementerian kini diperbarui dengan fitur pelaporan anonim (tanpa identitas). Langkah ini diklaim memberi ruang bagi siswa, saksi, dan pihak terkait untuk berani melapor tanpa rasa takut, namun tetap menjaga standar investigasi yang tepat.

Tata kelola penanganan kasus juga makin diperketat melalui Surat Edaran Profesional Kementerian Pendidikan No. 12 Tahun 2023, yang mengatur pedoman mulai dari penerimaan keluhan, penyelidikan, tindakan disipliner, hingga pemantauan lanjutan. KPM menegaskan, jika tercium adanya unsur pidana dalam perundungan tersebut, laporan wajib diteruskan ke pihak kepolisian agar diproses hukum.

Pemerintah Malaysia juga fokus mencetak mental anti-kekerasan lewat Kerangka Kerja Anti-Perundungan Sekolah untuk Pemberdayaan (SAFE) dan program Generasi Madani.

“Upaya-upaya ini akan dilanjutkan secara lebih terstruktur melalui Kurikulum Sekolah 2027, dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai, kesopanan, karakter yang baik, integritas, dan empati,” ujar kementerian.

“Inisiatif ini penting dalam membangun budaya sekolah yang menolak kekerasan, menghargai perbedaan, dan mendorong siswa untuk mencari bantuan saat menghadapi situasi yang tidak aman,” tutup pernyataan tersebut.

Sebagai informasi, pemaparan panjang lebar ini merupakan jawaban resmi kementerian atas pertanyaan tajam dari Anggota Parlemen Muhammad Fawwaz Mohamad Jan, yang mencecar pemerintah terkait data Kasus Bullying Sekolah Malaysia sejak Undang-Undang Anti-Perundungan ditegakkan, serta mempertanyakan langkah nyata kementerian dalam mengamankan asrama sekolah.