DIKSIMERDEKA.COM, SEMARANG – Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat kedua dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi publik yang terus menguat di Pulau Dewata.

Berdasarkan hasil evaluasi nasional, Bali mencatat skor 89,73, menempatkannya di posisi kedua nasional dan hanya terpaut tipis dari DI Yogyakarta yang berada di peringkat pertama dengan skor 89,79. Sementara posisi ketiga ditempati Jawa Tengah dengan nilai 86,72.

Baca juga :  Pemprov Bali Distribusikan 782.900 Liter Air Bersih ke 117 dusun di Bali

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Lodewijk Freidrich Paulus dalam agenda Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia yang digelar di Semarang, Kamis (21/5).

Pencapaian Bali tahun ini juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai sebesar 0,39 poin dibanding periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh penguatan pada aspek kebebasan sipil serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Baca juga :  Pemprov Bali Serahkan Piagam Penghargaan Kepada 60 Lembaga Pendukung KTT G20

Capaian ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan mampu menghadirkan ruang demokrasi yang sehat bagi masyarakat.

“Peningkatan nilai ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas demokrasi, menjaga ruang partisipasi publik, serta memastikan pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam rangkaian evaluasi nasional.

Baca juga :  Kumpulkan Seluruh Pejabat Pemprov Bali, Gubernur Koster Minta Lebih Cepat

Pemerintah Provinsi Bali menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Dengan capaian tersebut, Bali diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas demokrasi pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi contoh pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi, keterbukaan, dan kesejahteraan masyarakat.