DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Elektrifikasi Taksi bersama pelaku usaha transportasi dan pengurus koperasi taksi di Ruang Rapat Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (14/5). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus mempercepat transformasi transportasi ramah lingkungan di Bali.

Dalam arahannya, Koster menegaskan sektor transportasi memegang peran vital menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Sistem transportasi, kata dia, harus dikelola secara tertib, modern, dan berbasis energi bersih agar selaras dengan karakter Bali yang mengedepankan keseimbangan alam dan budaya.

“Upaya menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus didukung pengelolaan transportasi yang baik. Saya ingin mendengar langsung keluhan dan masukan agar bisa kita antisipasi bersama,” ujar Koster di hadapan pelaku usaha dan koperasi taksi.

Baca juga :  Perubahan APDB Bali 2025: Layanan Publik dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Ia menekankan, kebijakan elektrifikasi transportasi telah memiliki landasan kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi ini menjadi pijakan dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, lingkungan dan udara bersih bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penggunaan kendaraan listrik harus terus diperluas sebagai komitmen menjaga alam Bali tetap lestari.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menjelaskan Bali menjadi provinsi yang responsif terhadap percepatan kendaraan listrik. Selain Pergub 48/2019, Pemprov Bali juga memiliki Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026.

Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat 14.318 unit, terdiri dari 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik. Sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Baca juga :  Ribuan Pecalang Siap Amankan Nyepi Tahun 1948

Dishub Bali juga menyusun roadmap elektrifikasi taksi dengan dua skema. Pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik. Sementara skema moderat 2026–2030 menargetkan jumlah yang sama dengan estimasi investasi sekitar Rp1,262 triliun.

Mudarta menegaskan keberhasilan elektrifikasi transportasi membutuhkan dukungan lintas sektor. Mulai dari akses pembiayaan, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi teknisi kendaraan listrik, hingga koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha transportasi.

Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya, menyatakan dukungan terhadap peremajaan kendaraan umum menjadi armada listrik. Ia juga meminta penertiban angkutan ilegal yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan sebagai bagian dari penataan sistem transportasi yang adil dan tertib.

Baca juga :  Menteri PU Setujui Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani Senilai Rp 773 M

Organda Bali turut mengusulkan dukungan asistensi dan bantuan pengadaan kendaraan listrik bagi pelaku usaha. Selain itu, penataan jalur angkutan barang menuju Denpasar dan Badung Selatan dinilai penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Masukan serupa disampaikan Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menyebut pihaknya telah memulai langkah elektrifikasi sejak perhelatan G20, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara.

Namun, proses transisi masih dilakukan bertahap karena modernisasi fasilitas pendukung di area bandara terus berjalan. Tahun ini, koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi beralih ke kendaraan listrik dengan dukungan kerja sama sejumlah pihak, termasuk BUMN, untuk meringankan pembiayaan pengemudi.